Tegas Tolak Investasi Miras Dilegalkan, PBNU Sebut Indonesia Bukan Negara Sekuler

Senin, 1 Maret 2021 17:41

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) yang membolehkan investasi minuman keras (miras) menuai polemik dan penolakan dari banyak pihak.

Itu sebagaimana Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, terutama dalam lampiran III nomor 31, 32, dan 33.

Penolakan salah satunya datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Bukan kali ini saja, tapi sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Aturan ini kali pertama digulirkan pada 2013 lalu.

Demikian disampaikan Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

“Sikap kami tetap tidak berubah sejak 2013, saat pertama kali aturan ini digulirkan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” tegasnya.

“PBNU tetap menolak investasi minuman keras dibebaskan. Sebab Indonesia ini bukan negara sekuler,” sambung Helmy.

Indonesia, sambungnya, adalah negara Pancasila yang berke-Tuhan-an.

Maka, setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan semua perilaku masyarakat, harus berpedoman dengan nilai-nilai agama.

“Indonesia memang bukan negara agama, tetapi negara yang masyarakatnya beragama,” katanya

“Jadi soal investasi minuman keras ini perlu dipertimbangkan kemudaratannya,” imbuh Helmy.

Jika yang dijadikan pertimbangan adalah kearifan lokal, sebaiknya dialihkan pada produk lain yang tidak tentunya tidak mengandung alkohol.

Miras, tegasnya, lebih banyak dampak negatifnya daripada manfaatnya. Apalagi alkohol diharamkan dalam syariat Islam.

Komentar


VIDEO TERKINI