Kritisi Legalisasi Miras, Filep Wamafma Beber Angka Kematian di Papua

Selasa, 2 Maret 2021 14:27

Filep Wamafma

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perpres terkait legalisasi miras di beberapa daerah terus menuai konflik.

Anggota DPD RI dapil Papua Barat, Filep Wamafma kembali menguraikan sikap penolakannya terhadap Perpes tersebut.

Menurut Filep, jika mengaitkan dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus), maka secara hukum, UU Cipta Kerja sama sekali tidak memperhitungkan keberadaan UU Otsus terutama daerah Papua/Papua Barat sebagai wilayah khusus.

“Jangankan UU Otsus, UU Pemerintahan Daerah pun menjadi tidak berkutik di hadapan UU Cipta Kerja. Sekarang Perpres legalisasi miras turunan Cipta Kerja salah satu contohnya,” kata Filep kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).

Menurut Filep, UU Cipta Kerja menciptakan peluang yang sangat luas bagi masuknya investasi, namun memangkas sifat desentralisasi otonomi daerah, dan tidak memperhitungkan wilayah dengan Otonomi Khusus seperti Papua/Papua Barat.

Padahal, menurutnya, data menunjukkan bahwa miras menyumbang kematian di Papua. Tak hanya di Papua, 75 persen angka kriminalitas di Merauke disebabkan miras, 75 persen juga menyebabkan lakalantas.

Bagikan berita ini:
3
3
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar