Setahun Covid-19, Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Kesehatan

Selasa, 2 Maret 2021 20:07

ILUSTRASI (IST)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA – Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Taruna Ikrar mengungkapkan, kurangnya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis di Indonesia menjadi problem dalam masalah kesehatan. Padahal, menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio dokter dan pasien yang ideal adalah 1:1000.

Taruna Ikrar mengatakan, saat ini jumlah tenaga kesehatan seperti dokter gigi dan dokter spesialis berkisar 254.000. 220.000 di antaranya merupakan dokter umum dan sisanya dokter gigi dan dokter spesialis.

“Jumlah dokter yang teregistrasi totalnya ada 254.000 lebih, kalau dokter sendiri ada 220.000-an. Rasionya tidak mencukup, kalau standar WHO itu 0,4 persen dari populasi. Kalau di Indonesia 254 ribu dibagi 267 juta penduduk rasionya kita belum mencukupi,” kata Taruna Ikrar dalam bicang setahun Covid-19 di Indonesia dalam Youtube Akbar Faisal Unsensored, Senin malam (1/3/2021).

Merujuk pada data tersebut, Taruna menjelaskan, Kementerian Kesehatan memprediksi penyesuaian rasio dokter dan pasien di Indonesia baru bisa terealisasi di 2030 mendatang. Sedangkan untuk pemenuhan jumlah dokter spesialis, kecukupannya baru akan terealisasi pada 50 tahun ke depan.

“Kita sangat kekurangan dokter spesialis, untuk dokter saja, dari data Kementerian Kesehatan sampai 2030 berarti sembilan tahun ke depan kita masih kekurangan 160 ribu dokter,” ungkap Taruna Ikrar.

“Tapi kalau dokter spesialis, kita liat kecukupannya, sampai 50 tahun ke depan kita tidak akan mencukupi di semua spesialis khususnya yang besar-besar,” sambungnya.

Contohnya ahli paru, Taruna Ikrar mengatakan, harusnya di setiap rumah sakit kota minimal ada dokter ahli paru, apalagi saat Covid-19 saat ini. “Tapi banyak ibu kota, kota kabupaten itu ngga ada. Itu baru bicara ahli paru,” pungkasnya.

Turut menjadi pembicara di Youtube Akbar Faisal Unsensored, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi yang menyoroti terkait tidak meratanya pendistribusian dokter di Indonesia.

“Fakta di lapangan, distribusinya sangat jauh dari ideal. Jumlahnya sudah kurang, tapi distribusinya tidak merata. Mereka maunya di kota-kota besar atau kota kabupaten minimal yang kemudian pertimbangannya soal uang, apalagi untuk dokter spesialis,” tutur Tulus.

“Di Banggai Sulbar (Sulawesi Barat) itu bupatinya cerita, bahwa dia buka lowongan untuk dokter spesialis dengan gaji yang tinggi, tetapi tidak ada yang mau daftar, satupun tidak ada,” sambungnya.

Meski begitu, Tulus menyebut, tidak meratanya distribusi itu tak serta merta harus menyalahkan dokter yang enggan ditempatkan di daerah tertentu. Sebab, kata dia, sarana dan prasarana penunjang, khususnya untuk dokter spesialis juga terbilang minim.

“Dokter tidak boleh sepenuhnya disalahkan, karena harus dilihat background-nya tidak mau kenapa, mungkin alat kesehatan yang tidak memadai,” ujar Tulus. (mg9/fajar)

Komentar