Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Yusril Ihza Mahendra Bilang Begini

Rabu, 3 Maret 2021 13:35

yusril ihza mahendra

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan pencabutan beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terkait investasi minuman keras (miras) di beberapa daerah.

Pencabutan Perpres itu, setelah Jokowi mendapat kritikan dan masukan dari sejumlah tokoh dan ormas Islam. Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, penolakan terhadap investasi miras itu wajar, sebab Indonesia adalah negara mayoritas Islam.

“Penolakan itu wajar mengingat negeri ini adalah negeri mayoritas Muslim yang meyakini bahwa minuman beralkohol adalah terlarang atau haram untuk dikonsumsi,” ujar Yusril lewat keterangan tertulisnya, Rabu (3/3).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengatakan, keyakinan keagamaan yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, wajib menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kaidah hukum dan kebijakan yang akan diberlakukan.

“Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bukan negara sekular yang tidak mempertimbangkan faktor keyakinan keagamaan dalam membuat norma hukum dan kebijakan-kebijakan negara,” terang Yusril.

Dia mencontohkan, di Philipina, konstitusinya tegas mengatakan negara itu adalah negara sekular. Namun, faktor keyakinan keagamaan tetap menjadi pertimbangan negara dalam membuat norma hukum dan merumuskan suatu kebijakan.

“Kalau di negara yang mengaku sekular, ternyata pertimbangan keagamaan tetap penting, maka negara yang berdasarkan Pancasila seharusnya berbuat lebih dari itu: Keyakinan keagamaan wajib dipertimbangkan dalam negara merumuskan kebijakan apapun,” paparnya.

Komentar


VIDEO TERKINI