Kasus Dugaan Suap Infrastruktur, Komisi D DPRD Sulsel: Kita Sudah Sering Ingatkan

Rabu, 3 Maret 2021 18:15

Tim Penyidik KPK keluar dari Gedung Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. (Majid/fajar)

FAJAR.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur non aktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sebagai tersangka atas dugaan suap proyek infrastruktur.

Legislator Komisi D DPRD Sulsel Husmaruddin mengungkapkan peringatan kepada pemerintah daerah sudah sering dilayangkan agar pelaksanaan tender proyek berjalan sesuai mekanisme. Ia pun menyayangkan terjadinya kasus dugaan suap tersebut.

“Komisi D selalu menekankan supaya dilakukan lelang tender proyek sesuai schedule. Dibeberapa kesempatan kita ingatkan agar patuhi mekanisme, taati aturan,” ujar Hasmaruddin saat dikonfirmasi Rabu (3/3/2021).

Selama ini, DPRD Sulsel khususnya komisi D, kata dia, rutin melakukan pengawasan hingga peninjauan langsung terhadap proyek-proyek yang berjalan di lingkup Pemprov Sulsel.

Ke depan, Hasmaruddin berharap kejadian serupa tidak lagi terjadi lingkup Pemprov Sulsel maupun di pemerintah daerah lainnya di Sulsel. Caranya dengan melaksanakan tender atau pengerjaan proyek harus menaati aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Kasus tersebut jadi pelajaran sekaligus peringatan untuk kita semua, bukan hanya di lingkup pemprov tapi juga di pemda lainnya di Sulsul. Kami DPRD menjalankan peran mengawasi dan mengaturan anggaran, eksekutornya tentu ya pihak eksekutif,” tuturnya.

Diketahui, selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Agung Sucipto (AS), yang merupakan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (Kontraktor) sebagai tersangka karena diduga memberikan suap kepada Nurdin Abdullah.

Komentar