Lelang Jabatan Era Prof Rudy Dibatalkan, Dewan Minta Pertanggungjawaban Anggaran

Rabu, 3 Maret 2021 13:51

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Kasrudi.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar Kasrudi mempertanyakan anggaran lelang jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah kota Makassar, yang dilaksanakan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin sebelumnya, sebesar Rp 600 juta.

Diketahui, sudah ada 3 besar dari hasil pelelangan tersebut. Namun, Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan mengulang seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama atau setara eselon II.

Untuk itu, Komisi A DPRD Makassar berencana memanggil Prof Rudy untuk meminta Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) terkait anggaran tersebut.

“Kami akan minta pertanggung jawaban Pj walikota (sebelumnya) terkait dana yang dipakai lelang jabatan itu,” ujar Kasrudi di Kantor DPRD Makassar, Rabu (3/3/2021).

Sejak awal, Komisi A saat rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah menolak lelang jabatan yang dilakukan oleh tim seleksi atau Pj Wali Kota Makassar.

Terbukti saat Danny-Fatma memerintah, lelang jabatan tersebut diulang karena dinilai tidak sesuai dengan yang diinginkannya.

Bahkan, kata Kasrudi jauh-jauh hari sebelum diadakan lelang jabatan, ia sudah memperingatkan agar tidak melaksanakannya. Karena hanya akan membuang-buang anggaran.

“Ini yang pernah kami bilang, bahwa kalaupun dia ada punya pilihan, kalau wali kota tidak setuju bagaimana. Kan pasti sia-sia. Ternyata benar kejadian, anggarannya juga sia-sia,” ujarnya.

Komentar


VIDEO TERKINI