Sebut KLB di Sumut Ilegal, Partai Demokrat Bali: 34 DPD Nggak Ada yang Datang

Jumat, 5 Maret 2021 21:24

Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta saat memberikan keterangan terkait KLB, Jumat (5/3). (FOTO: BALI EXPRESS)

FAJAR.CO.ID — Sejumlah pengurus Partai Demokrat menganggap Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3) ilegal.

Salah satunya dari Ketua DPD Partai Demkorat Bali, I Made Mudarta. Bahkan, dia menyebut KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum itu sebagai anak jalanan.

Menurut Mudarta, mereka yang melakukan KLB abal-abal tersebut dianggap sebagai anak jalanan yang diberikan baju partainya. Sebab, mereka sudah tidak masuk ke dalam kepengurusan partai, dan telah inkonstitusional secara hukum, serta AD/ART partai.

“Itu kan kongres luar biasa yang ilegal, yang inkonstitusional, melanggar hukum, melanggar undang-undang parpol, dilanggarnya AD/ART juga dilanggar. Kalau konsistusi Partai Demokrat, KLB adalah kewenangan dari DPP kami yang mana adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), dan jajaran pengurus yang dapat SK dari Kemenkumham,” jelasnya, Jumat (5/3/2021).

Hal itu disebutkan sebagai penguatan partainya yang diperoleh dari negara. Mudarta juga memaparkan KLB pesertanya harus dihadiri dari pemilik hak suara, yakni ketua DPD, dan ketua DPC. Sementara para pemilik hak suara tersebut seluruh Indonesia dikatakan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).

“KLB itu pesertanya harus pemilik hak suara, terdiri dari ketua DPD sebanyak 34 DPD, gak ada datang ke sana. Kemudian 514 ketua DPC gak juga ada ke sana. KLB harus disetujui oleh Ketua Umum Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY gak ada ke sana. Sedangkan penyelenggara itu semua sudah dipecat dari partai. Mereka semua gak pengurus DPP, mereka adalah orang jalanan yang mungkin dikasi baju Demokrat. Zaman sekarang buat baju di mana saja bisa, buat name tag juga gampang,” ujarnya.

Komentar


VIDEO TERKINI