Moeldoko Dinilai Lakukan Blunder Politik, Pengamat: Tidak Bermoral dan Tidak Berkelas

Sabtu, 6 Maret 2021 22:04

Moeldoko

FAJAR.CO.ID — Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan Moeldoko seharusnya menolak tawaran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Dan, Moeldoko harusnya membiarkan opsi win win solution di antara para kader yang dipecat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dari sana, mungkin Moeldoko akan dipandang sebagai simbol pemersatu yang di kemudian hari bisa saja masuk dalam jajaran tokoh di internal Demokrat kemudian menjadi Ketua Umum dengan cara yang fair dan demokratis,” kata pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira Kupang, di Kupang, Sabtu (6/3/2021).

Menurut Mikhael, dengan melakukan blunder politik seperti ini, Moeldoko secara langsung telah menyeret Kabinet Jokowi ke dalam kisruh Partai Demokrat. Bahkan stigma buruk masyarakat akan makin kuat menyebut ini sebagai skenario penguasa.

Padahal friksi internal Demokrat, meski tanpa variabel Jokowi dan kekuasaan pun memang sudah ada potensinya. Seperti diketahui, sejarah partai Demokrat sejak era Anas Urbaningrum memang sudah penuh faksi dan friksi. Hanya saja selama ini tidak pernah ter-publish dan diwacanakan secara besar-besaran seperti saat ini.

Moeldoko disebutnya harusnya paham bahwa intergitasnya sebagai tokoh diukur dari tindakannya saat ini. Dengan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko sudah pasti disebut tidak bermoral, sebab meski tidak tertulis tetapi moralitas dipahami dan dihayati oleh semua politisi sebagai sesuatu yang mahal dan mulia.

Komentar