Respons KLB Demokrat, Prof Jimly Asshiddiqie Bilang Begini

Minggu, 7 Maret 2021 19:37

Anggota DPD Prof Jimly Asshiddiqie -- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah memang harus bersikap netral merespons dinamika Partai Demokrat (PD) usai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Demikian disampaikan Prof Jimly merespons sikap pemerintah sebagaimana telah dikemukakan Menko Polhukam Prof Mahfud MD pada Sabtu (6/3) kemarin.

Untuk memastikan sikap netral tersebut, kata Jimly, pemerintah bisa saja melakukan dua hal. Pertama, tidak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang.

“Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus ‘KLB’ tersebut,” tulis Prof Jimly sebagaimana dikutip dari akun pribadinya @JimlyAs, Minggu (7/3).

Hal kedua yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan sikap netral tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Kepala Staf Presiden (KSP) baru pengganti Moeldoko.

“Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” tulis anggota DPD RI tersebut.

Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga memandang sikap pemerintah sebagaimana disampaikan Menko Mahfud sudah tepat. “Sikap yang memang sudah semestinya begitu untuk menjaga kualitas dan integritas demokrasi Pancasila,” pungkas Jimly.

Sebelumnya, Menko Mahfud angkat bicara terkait KLB PD di Deli Serdang yang telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Mahfud menyebutkan hasil KLB Partai Demokrat baru akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kemenkumham. Mahfud MD mengatakan, jika hasil KLB itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB PD di Sumut.

Bagikan berita ini:
5
10
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar