Sebut Bioskop Lebih Aman Dibanding Tempat Lainnya, BPI: Framing Negatif Terlalu Berlebihan

Minggu, 7 Maret 2021 15:35

Ilustrasi bioskop. (Dok Antara)

FAJAR.CO.ID — Pandemi Covid-19 memukul industri hiburan, khususnya dunia perfilman Tanah Air. Meskipun bioskop sudah beroperasi dengan maksimal 50 persen dari total kapasitas penonton, nyatanya banyak orang masih takut kembali ke bioskop untuk nonton film favorit mereka.

Badan Perfilman Indonesia (BPI) menilai bioskop jadi sepi penonton karena adanya framing seolah-olah bioskop tidak aman bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Padahal nyatanya, tingkat keamanan bioskop lebih tinggi dibandingkan dengan tempat keramaian lain.

“Kita butuh tone yang positif bahwa bioskop tidak seberbahaya restoran. Karena, di bioskop kan menjaga jarak, terus tidak ada yang ngobrol. Bahkan lokasi bioskop menggunakan semprot secara rutin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Wakil Ketua Umum BPI Dewi Umaya kepada JawaPos.com (grup FAJAR).

Dewi mengambil contoh pada kasus bioskop di Pontianak yang sempat ada kasus Covid-19. Padahal, belum tentu mereka terkena virus corona di dalam bioskop. “Kalau itu dianggap sebagai klaster bioskop itu saya kira terlalu berlebihan. Berita yang beredar terlalu menakut-nakuti,” ucapnya.

Framing negatif inilah yang melatarbelakangi insan perfilman Tanah Air mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi beberapa hari lalu. Mereka ingin meluruskan informasi yang secara tidak langsung semakin membuat industri perfilman semakin terpuruk.

Kendati surat terbuka tersebut mengatasnamakan BPI dan beberapa lembaga lain, sejatinya gerakan itu diinisiasi oleh para sineas film. ”BPI itu induknya. Jadi kita yang memayungi, tapi inisiatifnya dari insan perfilman,” paparnya.

Menurutnya, dunia perfilman Tanah Air mengalami beberapa permasalahan lain. Di samping kuota hanya 50 persen dari total kapasitas bioskop, biaya produksi semakin membengkak karena harus dibebani biaya protokol kesehatan seperti tes swab secara rutin. Hal itu diakui cukup memberatkan di tengah situasi tidak normal seperti sekarang.

“Di masa pandemi ini ada kenaikan budget ada untuk protokol kesehatan. Itu kerugian yang juga dihadapi oleh produser. Kalau bisa ditanggung ya biaya protokol kesehatan ditanggung, karena di Belanda sendiri protokol kesehatan yang menyangkut perfilman itu ditanggung oleh pemerintahan Belanda,” ungkapnya.

Selain itu, BPI juga meminta pemerintah turun tangan menangani secara serius mengenai permasalahan pembajakan. Karena masalah ini semakin justru memperburuk industri perfilman di tengah masa sulit. “Pajak penonton juga membebani,” ujarnya.

Dalam waktu dekat BPI akan menggelar Rakornas yang mempertemukan produser, pemilik bioskop, pemilik OTT dan para sineas. Pertemuan tersebut akan membicarakan secara serius terkait sejumlah permasalahan seputar industri perfilman tanah air. Acara akan dilaksanakan pada 21 sampai 26 Maret di Jakarta.

“Mengenai tempatnya masih kita diskusikan lebih lanjut,” tandas Dewi. (jpg)

Komentar