Selain juga indeks kepemilikan meningkat dari 31,3 pada tahun 2014 menjadi 61,7 pada tahun 2020 serta indeks penggunaan akun/rekening yang meningkat dari 59,74 pada 2013 menjadi 81,4 pada 2020.
Untuk memacu perkembangan inklusi keuangan, lanjut Menko Airlangga, pemerintah memperbarui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 dan mencabut Perpres Nomor 82 Tahun 2016.
“Kami tetapkan Perpres baru SNKI untuk memacu kenaikan penggunaan dan kepemilikan layanan keuangan formal, yang berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Menko Airlangga.
DNKI menetapkan target indeks inklusi keuangan tahunan masing-masing sebesar 82 pada tahun 2021, 85 pada tahun 2022, 88 pada tahun 2023 dan 90 pada tahun 2024 agar manfaat SNKI lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
DNKI juga mencatat bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) turut meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.
Rasio penyaluran kredit UMKM oleh bank umum mencapai 19,8 persen, sementara realisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp196,42 triliun atau setara 103,3% dari target Rp190 triliun.
Di sisi lain, kepemilikan akun uang elektronik turut meningkat sampai 13,8 juta dan 5,1 juta merchant di seluruh Indonesia telah menerapkan QRIS.(antara-rls)
