KPK Cium Suap di Dirjen Pajak Kemenkeu, Anis Byarwati: Kasus Ini Perlu Evaluasi Besar-besaran

Senin, 8 Maret 2021 12:16

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi besar-besaran kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Itu terkait adanya penyelidikan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atas dugaan suap di lingkungan lembaga yang di bawah pimpinan Sri Mulyani itu.

“Kasus ini perlu evaluasi besar besaran dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah,” ujarnya kepada PojokSatu.id, di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Anis menyebutkan, dugaan suap tersebut sangat memprihatinkan di tengah kondisi ekonomi lagi terpuruk karena dampak Covid-19.

“Ini ironi, di tengah kesulitan pandemi kembali terjadi kasus dugaan suap puluhan miliar yang menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu legitimasi pemerintah untuk memungut pajak akan semakin melemah jika peran pemerintah untuk kemaslahatan rakyat masih banyak belum dirasakan.

“Sulit untuk membangun kesadaran pajak yang baik ketika pengelola negara sendiri tidak menunjukkan moralitas, reputasi, kinerja baik untuk melakukan tanggung jawab dasarnya dalam pengelolaan negara dan melayani publik,” jelasnya.

Anak buah Ahmad Syaikhu ini menambahkan, masalah shortfall penerimaan perpajakan ini tidak hanya terjadi tahun 2020 efek pandemi Covid-19.

“Bahkan bisa kita lihat shortfall pajak di tahun 2018 mencapai Rp108,1 triliun dan di tahun 2019 mencapai Rp245,5 triliun,” ujarnya.

Untuk diketahui, KPK menyatakan telah membuka penyidikan terkait kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Komentar


VIDEO TERKINI