KPK Cium Suap di Dirjen Pajak Kemenkeu, Anis Byarwati: Kasus Ini Perlu Evaluasi Besar-besaran

Senin, 8 Maret 2021 12:16

Gedung Kemenkeu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi besar-besaran kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Itu terkait adanya penyelidikan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atas dugaan suap di lingkungan lembaga yang di bawah pimpinan Sri Mulyani itu.

“Kasus ini perlu evaluasi besar besaran dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah,” ujarnya kepada PojokSatu.id, di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Anis menyebutkan, dugaan suap tersebut sangat memprihatinkan di tengah kondisi ekonomi lagi terpuruk karena dampak Covid-19.

“Ini ironi, di tengah kesulitan pandemi kembali terjadi kasus dugaan suap puluhan miliar yang menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu legitimasi pemerintah untuk memungut pajak akan semakin melemah jika peran pemerintah untuk kemaslahatan rakyat masih banyak belum dirasakan.

“Sulit untuk membangun kesadaran pajak yang baik ketika pengelola negara sendiri tidak menunjukkan moralitas, reputasi, kinerja baik untuk melakukan tanggung jawab dasarnya dalam pengelolaan negara dan melayani publik,” jelasnya.

Anak buah Ahmad Syaikhu ini menambahkan, masalah shortfall penerimaan perpajakan ini tidak hanya terjadi tahun 2020 efek pandemi Covid-19.

“Bahkan bisa kita lihat shortfall pajak di tahun 2018 mencapai Rp108,1 triliun dan di tahun 2019 mencapai Rp245,5 triliun,” ujarnya.

Untuk diketahui, KPK menyatakan telah membuka penyidikan terkait kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata kepada wartawan, Selasa (2/3) lalu.

“Kami sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan,” katanya.

Alex membeberkan kasus ini diawali dari wajib pajak yang memberikan sejumlah uang, dengan tujuan supaya nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah.

“Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu,” jelasnya.

“Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Alex hanya memberikan bocoran bahwa nilai suap dalam kasus ini mencapai miliaran rupiah.

“Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar,” tutur Alex.

Alex memaparkan tim penyidik lembaga antirasuah telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi guna mengusut kasus ini.

Ia juga menyebutkan penggeledahan dan penanganan kasus ini dilakukan lewat koordinasi dengan Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Adapun dalam perkara ini, KPK akan menangani kasus suapnya, sementara Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga dipengaruhi oleh suap tersebut.

“Supaya ditentukan pajak yang bener berapa, kalau memang benar ada kekurangan pajak dendanya itu kan 200 persen,” ujar Alex.(pojoksatu/fajar)

Bagikan berita ini:
4
1
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar