Pemberhentian Sementara Rekan Nurdin Abdullah, Tunggu Keputusan Kemendagri

Jumat, 12 Maret 2021 20:18

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan non aktif, Edy Rahmat, yang kini telah menjalani masa tahanan bersama Nurdin Abdullah dan Agung Sucipto harus menerima hukuman berlipat-lipat.

Pasalnya, dengan statusnya tersebut, ia akan diberhentikan sementara sebagai pejabat Pemprov Sulsel. Bukan hanya itu, gajinya juga akan dipangkas 50 persen.

“Jadi itu kan aturannya jelas. Bahwa yang bersangkutan harus diberhentikan sementara. Itu hak-hak sebagai ASN itu gajinya 50 persen,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, Imran Jausi, Jumat (12/3/2021).

Imran menegaskan bahwa untuk proses pemberhentian sementara itu juga memerlukan waktu cukup panjang. Karena pucuk pimpinan yang ada di Pemprov saat ini statusnya Plt, sehingga penjatuhan sanksi hanya yang besifat sedang ke rendah.

Selain itu, pihaknya juga mesti mendapat salinan keputusan resmi dari KPK bahwa Edy tersangka.

Meski menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak menjadi persoalan jika menggunakan pres rilis atau pernyataan resmi dari KPK. “Itu sudah menjadi dasar. Jadi jalan dua-dua. Diminta juga salinan putusan sebagai tersangka. Karena ingin memberikan kepastian,” jelasnya

Kendati demikian, Imran menegaskan, jika Edy terbukti tidak bersalah, maka pangkasan gajinya dapat diberikan kembali. Kecuali jika terbukti bersalah, maka akan diberhentikan secara tidak terhormat. (mg10/fajar)

Bagikan berita ini:
4
3
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar