FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pertikaian antar kelompok pemuda yang berujung pada tawuran dan aksi kekerasan seolah tak berkesudahan. Belum lagi kriminalitas dan prostitusi yang mayoritas dilakoni remaja, akhir-akhir marak terjadi di Kota Makassar.
Hal tersebut memberi atensi Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PPP, Azis Namu yang mendesak pemerintah mengambil sikap tegas dan tidak cuek dengan fenomena tersebut.
"Peran orang tua jadi benteng utama. Moral dan agama menjadi tameng. Orang tua harus mengontrol putra putrinya agar tak terjadi penyimpangan. Kontrol tersebut bisa meminimalisir penyimpangan itu. Misalnya anak-anak yang terlibat tawuran, kriminal atau bahkan prostutusi. Ini harus jadi perhatian kita bersama," papar Azis Namu dalam gelaran sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan di Hotel Grand Town Makassar, Jumat (12/3/2021).
Dikatakan, selain orang tua, pemerintah juga harus mengambil bagian menyediakan fasilitas yang menjadi ruang bagi pemuda untuk belajar membentuk komunitas bernilai positif serta menyalurkan kreatifitas mereka.
"Tugas pemerintah memfasilitasi anak-anak kita dengan dana APBD yang dimiliki. Misalnya fasilitas dan bimbingan terkait kewirausahaan, olahraga, kesenian dan lain-lain," imbuh Azis Namu.
Pasalnya, kata Azis, masa depan bangsa ditentukan oleh pemudanya saat ini. Sebagai agen perubahan, para pemuda harus dibina sehingga berdaya dan memiliki karakter kepemimpinan.
Pemuda adalah aset berharga bagi komunitas, masyarakat, negara dan bangsa. Kepada pemuda lah masyarakat, negara dan bangsa menggantungkan semua harapan dan cita-citanya.
