Bukan Demi Anies, Ini Alasan PKS Kukuh Pilkada 2022 dan 2023

Senin, 15 Maret 2021 17:36

Mardani Ali Sera

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) telah resmi dihapus dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021

Meski dihapus, dua fraksi yaitu PKS dan Partai Demokrat kukuh menolak kebijakan Baleg DPR dan Pemerintah itu.

Diketahui, salah stau poin penting akan dibahas dalam RUU Pemilu adalah mengatur jadwal pilkada selanjutnya, termasuk Pilkada 2022 dan 2023. PKS mendorong Pilkada tetap ada di tahun 2022 dan 2023, termasuk Pilkada DKI Jakarta yang rencananya digelar 2023.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan alasan utama pihaknya tetap memperjuangkan Pilkada 2022 & 2023.

“Pelaksanaan Pilkada serentak akan lebih ringan dan fokus karena beban penyelenggaraan tidak bersamaan dengan Pemilu,” katanya dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Senin (15/3/2021).

Dengan dipisahnya pelaksanaan Pilkada dan Pemilu, menurutnya masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi soal calon kepala daerahnya.

“Informasi yang didapat oleh calon pemilih terkait kapasitas & kapabilitas calon kepala daerah pun akan lebih memadai,” jelasnya di akun @MardaniAliSera.

Dia juga mengingatkan pengalaman Pemilu 2019 lalu, meski hanya menggelar Pileg ratusan penyelenggara menjadi korban padatnya jadwal pesta demorkasi saat itu.

“Mengingat penyelenggaraan sosialisasi & kampanye pilkada serentak tidak bersamaan dengan Pemilu serentak (Capres,DPR,DPD,DPRD). Dari sisi penyelenggara, kita punya pengalaman Pemilu 2019 dimana penyelenggara pemilu kewalahan, bahkan muncul banyak korban (894 meninggal dunia & 5.175 dirawat di RS),” sebutnya.

Bagikan berita ini:
2
4
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar