Menko Mahfud MD Soal Wacana Presiden Tiga Periode: Itu Urusan MPR

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait isu memperpanjang masa jabatan presiden – wakil presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan keputusan membatasi masa jabatan cukup dua periode merupakan hasil reformasi 1998.

"Salah satu alasan penting, mengapa kita dulu membubarkan Orde Baru dan melakukan Reformasi 1998 adalah karena jabatan Presiden tidak dibatasi jumlah periodenya," kata Menko Mahfud dikutip Fajar.co.id di akun Twitter terverifikasi miliknya, Senin (15/3/2021).

Setelah peristiwa Reformasi 1998, MPR kemudian melakukan amandemen atas UUD 1945. Diputuskan untuk membatasi periodesiasi presiden dan wapres.

Karena itu, Mahfud MD menyebutkan jika ingin mengubah periode jabatan presiden dan wapres harus dilakukan kembali oleh MPR.

"MPR kemudian membuat amandemen atas UUD 1945, membatasi 2 periode saja. Kalau mau mengubah lagi itu urusan MPR; bukan wewenang Presiden," sebutnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan tidak ada pembahasan apapun di internal MPR RI untuk memperpanjang masa jabatan presiden – wakil presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah sejak jauh hari menegaskan, tidak ada niat dari dirinya pribadi maupun dari unsur kalangan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Ketentuan masa jabatan kepresidenan diatur dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” ujar politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu kepada wartawan, Senin (15/3).

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan