Menko Mahfud MD Soal Wacana Presiden Tiga Periode: Itu Urusan MPR

Senin, 15 Maret 2021 17:56
Menko Mahfud MD Soal Wacana Presiden Tiga Periode: Itu Urusan MPR

Menko Polhukam Mahfud MD

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait isu memperpanjang masa jabatan presiden – wakil presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan keputusan membatasi masa jabatan cukup dua periode merupakan hasil reformasi 1998.

“Salah satu alasan penting, mengapa kita dulu membubarkan Orde Baru dan melakukan Reformasi 1998 adalah karena jabatan Presiden tidak dibatasi jumlah periodenya,” kata Menko Mahfud dikutip Fajar.co.id di akun Twitter terverifikasi miliknya, Senin (15/3/2021).

Setelah peristiwa Reformasi 1998, MPR kemudian melakukan amandemen atas UUD 1945. Diputuskan untuk membatasi periodesiasi presiden dan wapres.

Karena itu, Mahfud MD menyebutkan jika ingin mengubah periode jabatan presiden dan wapres harus dilakukan kembali oleh MPR.

“MPR kemudian membuat amandemen atas UUD 1945, membatasi 2 periode saja. Kalau mau mengubah lagi itu urusan MPR; bukan wewenang Presiden,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan tidak ada pembahasan apapun di internal MPR RI untuk memperpanjang masa jabatan presiden – wakil presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah sejak jauh hari menegaskan, tidak ada niat dari dirinya pribadi maupun dari unsur kalangan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Ketentuan masa jabatan kepresidenan diatur dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” ujar politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu kepada wartawan, Senin (15/3).

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945. Bamsoet juga menjelaskan, pemilihan masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang.

Sama halnya seperti di Amerika Serikat yang terkenal dengan leluhurnya demokrasi, maupun di negara demokratis lainnya yang membatasi masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode.

“Pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak hanya berhenti di satu orang saja,” katanya.(msn-jpg/fajar)

Bagikan berita ini:
10
5
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar