Motif Arief Poyuono Lempar Isu Presiden Tiga Periode, Politikus PKS: Supaya Jokowi Bisa Nyalon Lagi

Senin, 15 Maret 2021 16:44

Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono -- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebutkan Presiden tiga periode adalah wacana lama yang kembali dihembuskan Arief Poyuono.

Karena itu, HNW menilai wacana Politisi Gerindra itu agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mencalonkan lagi di Pilpres 2024.

“Wacana Presiden tiga periode disampaikan Arief Poyuono supaya Presiden Jokowi dan bisa mencalonkan lagi di Pilpres 2024,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (15/3/2021).

Menurut HNW wacana Presiden tiga periode itu harus ditolak dengan keras. Pasalnya, berpotensi terulangnya lagi politik KKN seperti masa orba.

“Perlu dikritisi dan ditolak juga, karena tidak sesuai dengan UUD dan amanat reformasi,” tega HNW.

Lebih jauh, HNW memaparkan, Presiden tiga periode baru bisa di wacanakan dengan usulan dari sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR.

“Dan itu diiajukan secara formal dan tertulis. Sebagaimana diatur dalam UUDNRI 1945 psl 37 ayat 1&2,” papar Wakil Ketua MPR RI itu.

Legislator dapil DKI Jakarta itu menyebutkan tidak bisa hanya dari usulan satu orang, atau hanya dengan wacana di publik.

Begitu juga dengan Presiden, tidak mempunyai hak konstitusional untuk meminta MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk mengamandemen UUD guna memperpanjang masa jabata Presiden.

“Presiden tidak mempunyai hak konstitusional untuk meminta MPR melakukan sidang istimewa, dan di dalam konstitusi negara sudah jelas masa jabatan Presiden dua periode,” jelas HNW.

Bahkan, MPR sendiri, tambah anak buah Ahmad Syaikhu itu sampai saat ini belum terpikirkan dengan hal tersebut dengan perubahan UUD yang mengatur masa jabatan Presiden.

“Sampai hari ini, belum ada satupun usulan legal/formal baik dari Istana, dan wacana Presiden tiga periode itu hanya wacana publik yaitu Arief Poyuono,”

“Juga tidak ada satu pun anggota MPR yang mengusulkan ke pimpinan MPR untuk perubahan terhadap UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden hingga 3 periode,” sambung HNW.

Yang terjadi kata HNW beberapa hari lalu Maret 2021 justru sebagian besar pimpinan MPR selain dari PKS juga dari PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, dan PPP.

“Sudah secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada agenda amandemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden hingga tiga periode,”

Ia menegaskan, bahwa hal tersebut merupakan komitmen pimpinan MPR untuk menjaga amanat Reformasi dengan melaksanakan UUD NRI 1945 pasal 7.

Dengan menyatakan bahwa masa jabatan Presiden dan Wapres selama lima tahun dan sesudahnya dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Itu merupakan sikap kolektif Pimpinan MPR untuk menjaga amanat reformasi, agar tidak terulang kondisi politik yang KKN dan tidak demokratis seperti pada masa Orba, krn berkepanjangannya masa jabatan Presiden,” pungkasnya.(pojoksatu)

Bagikan berita ini:
1
8
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar