Presiden Tiga Periode dan Kudeta di PD Mirip, Ini Penjelasan Ujang Komarudin

  • Bagikan
Direktur Indonesia Political Review Ujang Komaruddin-- dok jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Pengamat Politik Ujang Komarudin membandingkan wacana Presiden tiga periode dengan kasus kudeta Partai Demokorat oleh Moeldoko.

Ujang menilai bahwa kejadian tersebut merupakan bukti bagi masyarakat bahwa penguasa menyalahgunakan kekuasaan.

Begitu juga dengan Presiden tiga periode, jika wacana tersebut benar-benar terjadi maka kekuasaan cendrung disalahgunakan.

“Kita lihat kasus Moeldoko yang mengkudeta PD itu juga bagian dari penyalahgunaan itu di depan mata rakyat,” jelasnya dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Senin (15/3/2021).

“Kekuasaan itu akan cenderung korup atau disalahgunakan. Dan kekuasaan yang absolute, penyalahgunaan dan korupsinya juga akan absolut,” sambung Ujang.

Dosen Universitas Al-Azhar itu menegaskan wacana Presiden tiga periode yang dihembuskan Arief Puyuono tidak dibutuhkan masyarakat.

Sebab, di dalam UUD yang mengatur tentang masa jabatan Presiden sudah ditetapkan dua periode. Jika hal tersebut terjadi maka rakyat akan marah.

“Rakyat tak butuh presiden yang menjabat 3 periode. Selain rakyat akan marah,” tandas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR itu.

“Sekali lagi, kita tak butuh presiden 3 kali. 2 periode merupakan jalan terbaik bagi bangsa ini,” pungkas Ujang.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan masyarakat untuk waspada terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Ia mengimbau kepada publik jangan sampai isu Presiden tiga periode itu menimbulkan pertikaian di tengah masyarakat.

“Stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik, yang merupakan kunci kesuksesan pembangunan,” jelasnya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/3/2021).

“Jangan sampai terganggu karena adanya propaganda dan agitasi perpanjangan masa jabatan kepresidenan,” sambungnya.

Pria akrab dipanggil Bamsoet itu menjelaskan, ketentuan masa jabatan kepresidenan diatur dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Di dalam UUD itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun.

Kemudian lanjut UUD itu, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apa pun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945,” ucapnya.(pojoksatu)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan