Nilai MCP 70an, KPK Bilang Pemprov Sulsel Masih Kurang Transparan

Selasa, 16 Maret 2021 22:04

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Muryanto

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti sistem yang ada di Pemerintah Provinsi yang kurang transparan.

Padahal, KPK sendiri telah mempermudah pelaporan capaian kinerja secara daring melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Muryanto mengatakan bahwa capaian pemprov saat ini dalam MCP nilainya sekitar 70.

“MCP ini kalau dijalankan dengan sesungguhnya itu tujuan utama untuk pencegahan. Nilainya (capaian MCP Pemprov Sulsel, red) 70 berapa gitu,” kata Herry, ketika berkunjung di Kantor Gubernur, Selasa, (16/3/2021).

Ia berharap agar ke depannya sistem tidak sekadar formalitas. Tetapi, secara substansi betul-betul tercapai.

“Jadi nggak hanya ini peraturannya sudah ada. Kalau peraturan ada, tapi tidak dilaksanakan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak pejabat Pemprov yang belum melaporkan harta kekayaannya.

“Catatan kita LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) baru sedikit. Hanya 25 dan paling banyak itu yang belum melakukan adalah Kepala Dinas,” tutur Lili.

Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman menyambut dengan baik harapan KPK yang telah memberikan banyak kontribusi dalam melakukan pendampingan selama ini.

“Jadi itu bisa memaksimalkan saja bahwa kita harus mencegah itu,” tegasnya.

Diketahui dalam sistem MCP terdapat delapan indikator capaian kinerja yakni, perencanaan dan penggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu, kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. (mg10/fajar)

Bagikan berita ini:
7
5
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar