FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nasib Partai Demokrat saat ini berada di tangan Menkumham Yasonna Laoly. Ia akan menjadi penentu kubu mana yang dianggap sah.
Sayangnya, posisi Yasonna bak buah simalakama atau maju kena, mundur kena.
Apapun keputusan yang diambil Yasonna, pasti tidak akan menyenangkan semua pihak.
Demikian disampaikan pengamat politik Karyono Wibowo dikutip dari RMCO.id (jaringan PojokSatu.id), Rabu (17/3).
“Apapun sikap pemerintah, serba salah, dia pasti akan menuai kritikan dari pihak yang dikalahkan,” ujarnya.
Bahkan, sambung Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) ini, bukan tidak mungkin bisa menjadi polemik di tenga masyarakat.
Kendati demikian, Karyono optimis Yasonna akan mengambil keputusan berdasarkan landasan hukum dan logika yang kuat.
Bukan berdasarkan suka atau tidak suka.
Sehingga, keputusan yang diambil, tidak akan buru-buru dan memakan waktu yang tidak sebentar.
“Atau bisa jadi, Kementerian Hukum dan HAM menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum memberikan putusan,” katanya.
Sebab menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada proses hukum di pengadilan sebelum Kemenkumham memberikan putusan.
Misalnya, bisa jadi kubu Moeldoko melayangkan gugatan ke pengadilan terkait penyimpangan AD/ART Partai Demokrat dan SK Kemenkumham terkait kepengurusan Partai Demokrat yang diketuai oleh AHY.
“Dengan putusan pengadilan itu, Kemenkumham memberikan putusan sesuai dengan putusan pengadilan,” katanya.
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengakui bahwa kubu Moeldoko sudah menyerahkan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).
