Mahasiswa Terima Rp12 Juta Per Semester, Anggaran KIP Kuliah Naik

Jumat, 19 Maret 2021 11:38

Mendikbud Nadiem Makarim. Ilustrasi Foto: Humas Kemendikbud

FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terus dimatangkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap semua guru divaksin sebelum PTM dilaksanakan pada tahun ajaran baru nanti.

Vaksinasi Covid-19 kini menjadi fokus utama pemerintah. Jokowi bahkan beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk melihat vaksinasi Covid-19 di berbagai daerah. Kemarin, misalnya, Jokowi meninjau vaksinasi massal untuk guru di Makassar. Jokowi berharap, apabila vaksinasi selesai, PTM di sekolah bisa mulai diuji coba di seluruh daerah pada Juli. Namun, uji coba tersebut harus dilakukan dalam jumlah terbatas. Jokowi tak ingin program pembelajaran tatap muka membuat kasus Covid-19 semakin naik. ”Apakah bisa dilakukan tatap muka penuh mungkin pada bulan-bulan setelah itu, akan dievaluasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan bahwa masih ada guru yang menolak vaksin. Jumlahnya mencapai 2.406 orang di 23 provinsi. FSGI meminta hasil survei tersebut menjadi perhatian pemerintah.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendikbud.

”Kami akan mengedukasi,” ungkapnya. Menurut dia, Kemenkes dan Kemendikbud akan terus menyosialisasikan manfaat vaksinasi Covid-19.

Nadia mengakui masih ada 7 persen masyarakat yang menolak vaksin. Lalu, 25 persen masih ragu-ragu terhadap vaksin Covid-19. Jumlah itu memang sedikit. Namun, tetap harus dilakukan edukasi. ”Kewajiban edukasi dan sosialisasi tidak hanya Kemenkes, tapi ada KPCPEN dan Kominfo,” tegasnya.

Harapan bisa segera melaksanakan PTM juga disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR kemarin (18/3). Dia mengungkapkan sejumlah alasan pembukaan sekolah setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan rampung.

Menurut Nadiem, Indonesia sangat tertinggal dalam kebijakan pembukaan sekolah. Dari 23 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 85 persen sudah membuka sekolah untuk PTM. ”Kita tertinggal. Kita hanya 15 persen yang partially open,” ujarnya. Dia juga membandingkan dengan Amerika Serikat (AS) yang sejatinya memiliki eskalasi kasus Covid-19 lebih parah, tetapi sudah membuka sekolah dengan jumlah lebih banyak. Setidaknya, sudah sekitar 40 persen sekolah di sana yang melaksanakan PTM. Padahal, di Indonesia, kebijakan PTM tak lagi bergantung pada zona kasus Covid-19. Sejak awal tahun, pembukaan sekolah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Tentu dengan memperhatikan sejumlah syarat yang ditetapkan Kemendikbud. Kebijakan itu sejalan dengan kondisi anak-anak yang semakin memprihatinkan. Bukan hanya ketinggalan pelajaran, melainkan juga kasus putus sekolah hingga pernikahan dini.

Nadiem yakin pembukaan sekolah lebih aman setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan rampung. Sebab, menurut data, risiko tinggi Covid-19 umumnya didapati pada kelompok usia 31–51 tahun. Sementara itu, risiko pada anak relatif rendah dan secara umum bergejala ringan. Selain itu, transmisi Covid-19 pada anak sebetulnya terjadi dalam kegiatan sosial di luar ruang kelas, bukan di dalam kelas. Itu pun mereka tertular dari orang dewasa.

”Dari sisi fatality rate, orang muda, apalagi anak-anak, sangat-sangat kecil. Semua riset global menunjukkan bahwa rate infection anak-anak lebih rendah daripada orang-orang dewasa atau yang lebih dewasa,” paparnya. Karena itu, vaksinasi tahap awal untuk guru dan tenaga kependidikan sudah tepat.

Dia menegaskan, sekolah atau satuan pendidikan wajib memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka terbatas setelah vaksinasi rampung nanti. Tak masalah bila tidak penuh dalam satu minggu. Namun, PTM harus segera dimulai di seluruh sekolah. ”Boleh saja buka dua hari dalam seminggu. Tapi, opsi tatap muka wajib dilaksanakan,” ungkap mantan bos Gojek tersebut.

Kendati begitu, Nadiem memastikan, ketika sekolah tatap muka dimulai, orang tua tetap diberi kebebasan untuk memilih. Mereka berkenan anaknya belajar tatap muka atau tidak. Bila tidak, tentu sekolah harus sanggup mengadakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Kemudian, sekolah yang akan melakukan PTM wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas. Lalu, warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol dilarang mengikuti PTM terbatas itu.

Nadiem juga meminta kepala satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan kanwil Kemenag untuk memantau pelaksanaan PTM. Bila ditemukan kasus konfirmasi positif, PTM terbatas tersebut wajib dihentikan sementara.

Dalam kesempatan yang sama, alumnus Harvard University tersebut turut menjabarkan soal kebijakan kartu Indonesia pintar kuliah (KIPK). Nadiem mengungkapkan, kebijakan itu mengalami beberapa perubahan. Pertama, bila sebelumnya besaran KIPK dipukul rata untuk semua mahasiswa, mulai tahun ini tidak lagi. Mahasiswa tak lagi menerima bantuan Rp 2,4 juta per semester. ”Sebelumnya, semua anak mau masuk universitas apa pun diberi standar Rp 2,4 juta per semester. Padahal, ada sekolah yang sampai Rp 10 juta, Rp 12 juta per semester, dan ada yang lebih tinggi,” jelasnya.

Hal itu, kata dia, membuat anak-anak kurang mampu yang sejatinya berprestasi tak lagi percaya diri masuk ke kampus mahal. Padahal, KIPK dibuat dengan intensi untuk social mobility. Dengan begitu, bisa meningkatkan pembiayaan anak-anak kurang mampu di seluruh Indonesia agar dapat bermimpi besar. ”Tapi, ketika dipukul rata, jadinya impian kita untuk anak kurang mampu bisa mencapai eselon tertinggi dari prestasi dan pekerjaan tertinggi tidak tercapai,” terangnya.

Melihat kondisi itu, Kemendikbud sepakat menaikkan anggaran KIPK dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,5 triliun. Namun, mekanismenya berbeda. Penyaluran kini dilakukan dengan memperhatikan akreditasi program studi tempat mahasiswa diterima. Misalnya, prodi A. Dana KIPK akan diberikan dengan kisaran Rp 8 juta–Rp 12 juta per semester. Kemudian, program B Rp 4 juta per semester dan program C Rp 2,4 juta per semester. ”Jumlah penerimanya tidak berubah, 200 ribu mahasiswa,” ungkapnya.

Hal itu juga diikuti besaran biaya hidup yang akan disesuaikan dengan indeks kemahalan. Dia mencontohkan, mahasiswa yang kuliah di Jakarta tentu akan menerima dana lebih besar karena biaya hidup lebih mahal. Dengan perubahan itu, dia berharap anak-anak yang dulu tidak berani masuk ke universitas mahal kini bisa mencapainya. (jpc)

Bagikan berita ini:
8
5
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar