FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah, M Busyro Muqoddas, menuturkan, petani dan nelayan serta buruh merupakan pilar kekuatan UMKM original. Mereka penyumbang terbesar suara dalam pemilu. Sayangnya, nasibnya semakin terpental dari perlindungan politik dan hukum.
Perlindungan petani dan nelayan berada dalam pusaran korupsi sistemik, masif dan terstruktur. Dicontohkan pada impor beras dan garam sebagai cermin sekarat demokrasi.
“Langkah impor beras sebagai petir yang menyambar nasib jutaan petani yang sedang dalam masa panen. Dan impor garam sebagai pukulan telak terhadap petani garam,” tegas Busyro dalam keterangannya, Sabtu (20/3/2021).
Menyikapi hal itu, elemen masyarakat sipil terpanggil kepekaan rasa kerakyatannya untuk saling berkonsolidasi menghadapi gejala pelemahan tersebut. Karena itu, Busyro mendorong Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan organisasi keagamaan lain untuk aktif menyuarakan keadilan.
Mantan pimpinan KPK itu menggaris bawahi bahwa perlu pelibatan masyarakat sipil untuk lebih bisa pro aktif termasuk perguruan tinggi untuk menjadi lembaga independen yang memiliki akademik freedom.
Diketahui, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton padahal stok beras dalam negeri mengalami surplus karena pada Maret dan April 2021 ini memasuki panen raya.
Selain beras, pemerintah juga ingin melakukan impor garam pada tahun ini. Padahal stok garam di rakyat saat ini masih banyak yang belum terserap. Kalau impor diteruskan, ini sama saja menenggelamkan kehidupan petani garam secara pelan-pelan.
