Dinilai Gunakan Kewenangan Berlebihan, Akademisi Kecewa dengan Rudy Djamaluddin

Minggu, 21 Maret 2021 13:38

Rudy Djamaluddin (IST)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Terjadinya selisih paham antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait sejumlah proyek menurut Pengamat Perencanaan Wilayah dan Kota Unhas, Ihsan tidak terlepas dari Pejabat Walikota sebelum adanya pejabat definitif.

Proyek yang dimaksud meliputi Stadion Mattoanging, Twin Tower dan pengalihan status Jalan Metro Tanjung Bunga dari Pemkot ke Pemprov.

Ihsan mengaku kecewa terhadap Rudy Djamaluddin yang di masanyalah sejumlah proyek tersebut berhasil digagas Pemprov.

“Pejabat wali kota tidak memiliki kewenangan membuat keputusan penting karena ini mereka hanya menjalankan proses administrasi. Tapi kenapa dia mengambil kewenangan berlebihan,” kata Ihsan kepada Fajar.co.id, Sabtu (20/3/2021).

Lebih lanjut, kata dosen Unhas tersebut, yang telah memberikan izinlah mestinya bertanggung jawab.

“Harusnya kewenangan tata ruang dia (Rudy, red) tidak laksanakan. Kewenangan izin membongkar (Stadion Mattoanging, red) dia tidak laksanakan. Padahal pada saat itu dibangun harusnya sudah memenuhi ketentuan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa beberapa proyek tersebut menyalahi regulasi. “Ini berarti ada diskresi pejabat,” lanjutnya.

Kendati demikian, akademisi Unhas itu mengungkap bahwa Prof Rudy saat itu memang posisinya satu paket dengan pihak pemprov.

“Prof Rudi tidak bisa berbuat apa-apa karena itu keinginan gubernur. Berarti ada memang indikasi bahwa ini adalah persekutuan bersama,” bebernya.

Terpisah, Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar, Ihsan juga mengungkap bahwa untuk program strategis seperti itu harusnya menunggu pejabat definitif. (mg10/fajar)

Bagikan berita ini:
1
10
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar