FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan era Pemerintahan Jokowi-JK, Susi Pudjiastuti terus menyuarakan penolakannya terhadap rencana pemerintah mengimpir beras dan garam.
Susi bahkan memberikan semangat secara khusus kepada Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Terlebih diketahui, Kementan tak punya wewenang untuk menghentikan rencana tersebut. Sebab tupoksi impor beras dan garam ada di Kementerian Perdagangan.
"Ayo Pak Mentan, jangan mengalah.. ayo bersama petani Pak Yasin. Jangan hancurkan produksi mereka," kata Susi dikutip dari akun Twitternya, Senin (22/3/2021).
Sebelumnya, di juga memohon dukungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar pemerintah tidak merealisasikan impor garam dan beras tahun ini.
"Dearest Ibu Mega, please stop impor berlebihan. Garam tidak boleh lebih dari 1.7 juta ton dan beras tidak usah impor. Please Ibu, you are the one can make it happen," mohon Susi Pudjiastuti lewat cuitannya di Twitter @susipudjiastuti.
Susi kemudian mengingatkan pemerintah agar tidak mengimpor garam lebih dari 1,7 juta ton. Karena ini sama saja secara perlahan menenggelamkan kehidupan petani garam.
Mereka saat ini sangat membutuhkan keberadaan pemerintah untuk menolong kehidupannya, bukan keberadaan yang semakin mengkerdilkan mata pencahariannya dengan impor yang tidak seharusnya dilakukan.
"Garam impor tidak boleh lebih dr 1,7 Jt Ton. Kalau lebih harga garam petani kita akan hancur. Please!" tandasnya.
Kembali Susi menjelaskan bahwa harga garam petani bisa mencapai kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.500 per kilogram apabila impor dibatasi. Seperti yang terjadi pada rentan waktu 2015 hingga awal tahun 2018 lalu.
