Legislator PKS Soal Sidang HRS: Berpotensi Melanggar HAM

Senin, 22 Maret 2021 19:57

Habib Aboebakar

Menurutnya, pemenuhan acara pidana adalah salah satu parameter untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Bangsa ini menyepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” jelasnya.

“Pemaksaan pemeriksaan seorang tersangka untuk tidak hadir dalam persidangan berpotensi mengurangi hak hak hukum yang seharusnya dimiliki,” sambungnya.

Apalagi, kata Aboe Bakar, pada kasus lain seperti kasus Djoko Tjandra hingga dengan Pinangki semua tersangka bisa leluasa menghadiri persidangan.

Tentu ini, ungkap anak buah Ahmad Syaikhu itu, menjadi preseden tidak baik, ketika seolah olah terlihat ada diskriminasi.

“Dimana seorang tersangka ngotot mau bersidang namun jaksa tidak menghendaki. Kita minta Komisi Yudisial memberikan atensi pada kasus ini, karena kasus ini menjadi perhatian publik,” pungkasnya.(pojoksatu/fajar)

Bagikan berita ini:
4
2
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar