FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ditetapkannya Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah sebagai tersangka dalam dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara langsung berdampak pada struktur pemerintahan di Provinsi Sulsel.
Saat ini Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) mengisi jabatan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.
Dengan demikian, jika kasus Nurdin Abdullah telah inkrah ditetapkan oleh KPK, maka Andi Sudirman bisa diusulkan menjadi Pejabat Gubernur definitif.
Oleh karena itu, posisi Wagub berpotensi untuk diperebutkan oleh partai pengusung.
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Prianto, mengatakan bahwa kader atau tokoh dari partai yang potensial mengisi jabatan Wagub, tergantung konsensus di partai koalisi.
"Fatsoen politiknya adalah pemilihan figur Cawagub tetap mempertahankan formasi dan komposisi partai pendukung Gubernur dan Wagub," kata Andi Luhur, kepada Fajar.co.id, Sabtu (27/3/2021).
Selain itu, menurutnya, status kekaderan Nurdin Abdullah sebelumnya di PDIP juga tidak pernah dideklarasikan secara terbuka. Sikap politik NA juga tidak selalu sejalan dengan pilihan PDIP. Seperti di Pilwali Makassar 2020, Nurdin bukan tipikal “petugas partai” yang patuh di PDIP.
Selain itu, Luhur berpandangan bahwa jika ASS dianggap kader atau sebagai figur yang direkomendasi oleh PDIP diproses kandidasi, maka terbuka peluang calon Wagub dari partai pengusung lainnya, yakni dari PAN atau PKS.
"Terutama PAN yang saat pengusungan paslon saat itu memiliki 9 kursi DPRD Sulsel," lanjut dosen Ilmu Sosial dan Politik Unismuh itu.
Lebih lanjut, kata Luhur, merujuk pengalaman DKI Jakarta, ketika kader Gerindra mundur dari jabatan Wagub, maka penggantinya pun tetap dari Gerindra. Artinya bisa juga Wakil Gubernur dari kader atau figur yang direkomendasi oleh PDIP.
"Semua kembali ke konsensus koalisi partai pengusung. Yang pasti, mekanismenya 2 nama yang diajukan ke paripurna DPRD Sulsel untuk dipilih. Ketua-ketua partai tentu punya previlege atau keistimewaan pertama sekali, untuk mengakses peluang politik ini," bebernya.
Meski demikian, ia menegaskan, bisa saja mereka memberi kesempatan pada kader atau figur lain, yang dipercayainya dan bisa mengamankan dukungan di DPRD Sulsel.
Terkait nama-nama yang berpotensi untuk mengisi jabatan Wagub, Luhur tidak begitu terlalu ingin merespon. Namun, ia mengakui bahwa memang ada beberapa nama.
"Kalau harus sebut nama, misalnya dari PAN sebagai partai pengusung terbesar ; Ashabul Kahfi, Usman Lonta, Irfan AB atau Yusran Paris," pungkasnya.
Terpisah, pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto, mengatakan bahwa Ashabul Kahfi atau Irfan AB memiliki kapasitas yg hampir sama.
"Ashabul Kahfi dengan kematangan politik dan jaringan, sementara Irfan AB, lebih dekat dengan pemuda," ungkapnya.
Sementara itu, kata Andi Ali, dalam mendampingi ASS, keduanya butuh kerja keras untuk mampu membangun jaringan politik dengan pemilih agar bisa menjadi pendamping yang punya prospek bagus. (mg10/fajar)
