Golkar Sulsel Bantah Praktek Transaksional di Uji Kelayakan Calon Ketua DPD II

Selasa, 30 Maret 2021 17:29

Uji Kelayakan dan Kepatutan DPD I Golkar Sulsel kepada calon ketua DPD II

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis DPD I Golkar Sulsel, Herman Heizer menegaskan, jika Uji Kelayakan dan Kepatutan DPD I Golkar Sulsel kepada calon ketua DPD II merupakan metode pengenalan calon untuk mengetahui visi misinya. Uji kelayakan ini bukan syarat mutlak atau bukan aturan organiasi partai Golkar.

Herman menjelaskan, Golkar Sulsel dibawah kepemimpinan Taufan Pawe berkomitmen menghadirkan paradigma baru, menginginkan ketua DPD II kedepannya memiliki jiwa militansi membersarkan Partai Golkar.

Ketua tersebut harus mampu memenangkan setiap event politik. Salah satunya mengantarkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Presiden 2024.

“Didalam setiap uji kelayakan, Pak Ketua (Taufan Pawe) selalu sampaikan kepada calon, ini bukan syarat mutlak menjadi Ketua DPD II. Ini hanya sebuah inovasi yang kita lakukan untuk memastikan calon tersebut mampu memenangkan Partai Golkar pada semua ajang Pemilu. Terkhusus mengantarkan ketum (Arlangga) memenangkan Pilpres di 2024,” jelasnya, Selasa (30/3/2021).

Direktur Lembaga Survei Celebes Research Center (CRC) ini mengungkapkan, uji kelayakan ini selalu disosialiasikan kepada calon jika hal ini bukan syarat mutlak musda DPP II. Bahkan, para calon diberi kesempatan jika uji kelayakan tersebut memberatkan dan tidak ingin dilanjutkan.

“Justru mereka mengapresasi. Karena dilakukan secara profesional. Kita berikan puluhan pertanyaan untuk mengetahui kulitas dan kapasitas calon-calon ketua. Melihat tantantangan kedepan, Golkar saat ini butuh leadership yang kuat,” ungkap Herman yang juga penelis uji kelayakan Golkar Sulsel.

Sementara Wakil Ketua Bidang Komunikasi Golkar Sulsel Zulham Arief membantah, tudingan uji kelayakan calon ketua DPD II terjadi praktek transaksional. Justru, lanjutnya, Taufan Pawe pada setiap kesempatan mengharamkan adanya bayar-bayaran untuk menduduki jabatan tertentu.

Ia menjelaskan, Taufan Pawe ingin menghapuskan tradisi bayar-bayaran dibawah meja untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, semua harus terbuka dan transparan peruntukkannya.

“Justru pak ketua (TP) diawal kepengurusannya langsung konsen untuk menghilangkan itu (transaksional). Karena banyak kader mengeluh karena adanya bayar-bayaran. Hal ini berdampak dengan penurunan suara Golkar di Sulsel,” jelasnya.

Sekretaris AMPG Sulsel ini juga menegaskan, jika seluruh kader Golkar telah membulatkan tekadnya untuk mendorong Ketua Umum DPP Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024. Hal ini merupakan perintah langsung Taufan Pawe dalam setiap konsolidasi atau musda di DPD II di Sulsel.

“Pak TP disetiap kunjungan ke daerah, mewajibkan kader berkerja keras mensosialisasikan Pak Airlangga untuk menjadikan Presiden. Dan itu sudah berjalan. Semua alat peraga disetiap musda, selalu ada tulisan Airlangga Presidenku. Bahkan Pak TP selalu memimpin yel-yel disetiap konsolidasi dan musda yang menegaskan Airlangga Presidenku,” pungkasnya.

“Kita sudah on the track, kita dorong simbol kemuliaan Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto sebagai Presiden tahun 2024,” tutup Zulham.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Mustafa Radja meminta partai Golkar Sulsel untuk tidak buat aturan sendiri dalam pelaksanaan Musda Partai Golkar Kabupaten dan Kota.

Dia menegaskan aturan dan pelaksanaan musda Kabupaten Kota diatur dalam Peraturan Organisasi NO 02 tahun 2020, sehingga jangan ada lagi ada gerakan tambahan

“Sejak kapan Golkar gelar musda dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test, di PO itu tidak ada yang seperti itu,” kata Mustafa Radja usia menghadiri Pelantikan DPD Bapera Sulsel, Senin 29 Maret.

Apalagi dalam Juklak 02 partai Golkar tak satupun pasal yang mengatur uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon ketua DPD II Golkar, sehingga dia menekankan Golkar Sulsel tidak membuat aturan sendiri.

Di Juklak juga disebutkan musda Golkar kabupaten kota digelar selambat-lambatnya enam bulan setelah Munas Partai Golkar Golkar digelar

“Pasal berapa dan aturan mana yang mewajibkan calon ketua DPD II di fit and Proper test, apakah kemarin ketua DPD I waktu maju di Fit and Proper test, jadi jangan buat aturan diluar aturan yang sudah ditetapkan DPP, ” jelasnya

Dia juga mengingatkan kepada DPD dan PLT DPD II untuk tidak melakukan transaksional untuk mengimi-ngimingi bakal calon mendapatkan diskresi, sebab DPP sudah mendengar ada oknum yang melakukan transaksional untuk sebuah diskresi ketua umum

“Setiba di Jakarta hal ini akan saya sampaikan ke ketua umum, sebab langkah dia sudah melanggar aturan organisasi, dan jika benar ada transaksional terjadi untuk diskresi maka jelas ini pelanggaran berat dan pasti ada sanksinya, ” pungkas Mustafa M Radja. (endra/fajar)

Bagikan berita ini:
2
1
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar