Pemerintah Tolak Demokrat Moeldoko, Loyalis AHY Diminta Tidak Euforia Berlebihan

Rabu, 31 Maret 2021 21:03

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPD Demokrat Sulawesi Selatan meminta kader tidak bereuforia berlebihan dalam menyikapi keputusan Kemenkumham yang menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat KLB ilegal Deli Serdang.

Ketua Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe menyampaikan sejak awal pihaknya meyakini tak ada dasar hukum apapun bagi kubu Moeldoko untuk disahkan kepengurusannya.

“Saya yakin sejak awal kita di posisi yang benar. Satu jam sebelum pengumuman, DPP lakukan video zoom diminta tidak bereaksi berlebihan, kita tetap berjuang, kebenaran datang terlambat tapi pasti,” ungkap Ni’matullah di Makassar, Rabu (31/3/2021).

“Kita di jalan yang benar dan berjuang di jalan yang benar. Alhamdulillah saya apresiasi Pemerintah. Terbukti objektif dan taat aturan,” tambahnya kemudian.

Menurutnya, hasil ini adalah buah dari kesolidan DPC dan DPD yang telah menempuh segala upaya menunjukkan loyalitas terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, termasuk mendorong Kementerian Hukum dan HAM bersikap netral dan jernih melihat situasi.

Tepat sepekan lalu pengurus DPD beserta seluruh Ketua DPC Partai Demokrat se Sulawesi Selatan dan provinsi lainnya mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM di wilayahnya masing-masing dengan membawa serta bubuhan tandatangan akte notaris pernyataan setia dan patuh hasil Kongres ke V Tahun 2020, oleh seluruh Ketua DPC sebagai pemilik suara yang sah yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat.

“Sejak awal kami yakin karena data-data kami lengkap. Secara hukum kami tidak pernah ragu. Hikmah di balik ini Demokrat Solid,” tegasnya.

Ni’matullah yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, element masyarakat, para tokoh, terutama kepada media yang terus mensupport Demokrat hingga keadilan itu dapat direngkuh.

“Kekompokkan ini modal besar kami sebagai sebuah partai. Terima kasih kepada kader dan pengurus yang tetap loyal kepada AHY. Terima kasih beberapa tokoh support kami. Termasuk masyarakat dan media yang telah memperkuat psikologi kami,” tuturnya.

Diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Permohonan ini diajukan Moeldoko Cs setelah melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, awal Maret lalu.

Setelah memeriksa pemeriksaan dokumen yang dilengkapi oleh kubu KLB, Kemenkumham masih menemukan sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi.

“Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC,” kata Yasonna. (endra/fajar)

Bagikan berita ini:
5
4
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar