Setop Kasus BLBI Sjamsul Nursalim, Supriansa: Keputusan KPK Sesuai Koridor Undang-undang

Jumat, 2 April 2021 13:38

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang menjerat Sjamsul Nursalim adalah langkah yang telah sesuai koridor Undang-undang.

Ini adalah SP3 atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan pertama yang dikeluarkan KPK sejak lembaga anti rasuah itu berdiri.

Menurut Supriansa, KPK mengeluarkan SP3 itu hal yang baik dari segi pendekatan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Karena Tindakan penyidik mengeluarkan SP3 memiliki dasar hukum yang jelas karena sudah diatur dalam UU no 19/2019 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Artinya Jika ternyata dari hasil penyidikan sebuah kasus, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 UU Tipikor 2019,” tegasnya politisi Golkar itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/4/2021).

Demikian bunyi Pasal 40 UU Tipikor: Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikanpenyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua (2) tahun.

“Kita percayakan kawan-kawan yang bekerja di KPK untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan penegakan dan kepastian hukum,” sambung Supriansa.

Bukan keputusan sepihak atau tanpa dasar yang diambil KPK dalam menghentikan penyidikan suatu perkara. Legislator asal Sulawesi Selatan itu meyakini keputusan KPK telah melalui kajian dan analisa mendalam.

“Saya yakin KPK sudah melakukan kajian secara mendalam atas sebuah kasus sebelum mengeluarkan SP3. Dalam hal ini KPK hanya menjalankan sebuah UU,” tekannya.

Diberitakan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan atas nama tersangka sekaligus Obligor BLBI Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, alasan KPK mengentikan penyidikan lantaran tidak terpenuhinya unsur perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 UU KPK.

Kasus ini bermula ketika KPK melakukan penyidikan atas dugaan korupsi SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (PSP BDNI).

Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU KPK, kata Alex, maka KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara Sjamsul dan Itjih tidak terpenuhi. Sebab, keduanya disangkakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan bersama-sama dengan Syafruddin.

“Sedangkan tersangka SN dan ISN berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT selaku penyelenggara negara, maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka SN dan ISN tersebut,” imbuh Alexander Marwata. (endra/fajar)

Komentar