Kawal Penganggaran, DPRD Telusuri Utang Pemprov Sulsel

Sabtu, 3 April 2021 18:20

Rapat Paripurna penyerahan LKPJ Pemprov Sulsel, di Kantor DPRD Sulsel, Selasa, (30/3/2021) lalu. (Ist)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Selasa, (30/3/2021) lalu.

Dalam LKPJ tersebut berbagai data penganggaran Pemprov sampai akhir tahun 2020 dilaporkan.

Tercatat bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp9,36 triliun atau 95,31 persen. Sedangkan, realisasi belanja daerah sebesar Rp9,98 triliun atau 88,87 persen.

Data itu secara jelas menggambarkan bahwa pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.

Terkait itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Rudy Pieter Goni mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawalan lebih lanjut terkait penganggaran yang ada di Pemprov.

“Ini semua menjadi cermatan komisi-komisi mulai Senin ini,” kata Rudy Pieter Goni, kepada Fajar.co.id, Sabtu, (3/4/2021).

Menurutnya, pandemi Covid-19 pastinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. “Tapi sejauh mana. Terutama proyeksi pendapatan, DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus),” lanjutnya.

Lebih lanjut ia menyinggung keterkaitan kondisi anggaran dengan utang yang ada di pemprov. “Apakah ini menjadi penyebab hutang di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” tutur anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu. (selfi/fajar)

Bagikan berita ini:
6
7
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar