Perkara BLBI, ICW Menilai Terlalu Dini Terbitkan SP3 dan Terkesan Lindungi Pelaku

Sabtu, 3 April 2021 09:14

FOTO: RIZKY AGUSTIAN/FINDESAK TINGKATKAN KE TAHAP PENYIDIKAN: Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (tengah) dalam diskusi di K...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penerbitan surat perintah penghentian perkara (SP3) perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim oleh KPK dinilai terlalu dini.

“Penerbitan SP3 terkesan ingin melindungi kepentingan pelaku. KPK semestinya mendapatkan keterangan dari Sjamsul maupun Itjih untuk melihat kemungkinan meneruskan penanganan perkara,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (2/4).

Dia juga menilai SP3 merupakan dampak buruk revisi UU KPK.

“Perlahan namun pasti, efek buruk dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 semakin menguntungkan pelaku korupsi,” ujarnya.

Dijelaskannya, problematika kewenangan pemberian SP3 di KPK yang diatur dalam Pasal 40 UU KPK bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2004.

MK menegaskan KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 semata-mata untuk mencegah lembaga anti rasuah tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangan.

“Sebab, tidak menutup kemungkinan pemberian SP3 justru dijadikan bancakan korupsi,” ujarnya.

Dikatakannya, polanya pun dapat beragam. Misalnya, negosiasi penghentian perkara dengan para tersangka atau dimanfaatkan oleh pejabat struktural KPK untuk menunaikan janji tatkala mengikuti seleksi pejabat di lembaga anti rasuah tersebut.

Bagikan berita ini:
6
2
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar