Berpotensi Langgar Perda, Danny Diminta Tidak Gegabah Menonaktifkan Ketua RT dan RW

Rabu, 7 April 2021 15:06

ILUSTRASI

Ketua OKK MPW Pemuda Pancasila Sulsel ini juga menyampaikan, jika ingin proses percepatan sebagai langkah resetting pemerintah mengingat karena sudah memasuki bulan April 2021 maka memang peran RT dan RW yang sangat penting, dalam mengawal program pemerintah yang langsung menyasar warga, terutama dalam mengkoordinasikan Makassar Recover.

“Kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi pak Wali sendiri karena akan terbangun opini bahwa langkah yang diambil sarat kepentingan politik, jadi saran kami lebih baik biarkan selesai masa jabatan RT RW di tahun 2022 dan perwali no. 1 tahun 2017 yang merujuk pada Perda No. 41 tahun 2001 bisa dikaji ulang kembali, kalau mudaratnya besar lebih baik dicabut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, pemilihan baru ketua RT dan RW baru dilakukan 2022. Akan tetapi, pihaknya terlebih dahulu akan menonaktifkan seluruhnya.

Nantinya, ia akan menunjuk pelaksana tugas RT dan RW yang ditetapkan dalam SK Wali Kota.

Ia mengungkapkan, peran RT dan RW sangat penting dalam mengawal program pemerintah yang langsung menyasar warga. Terutama dalam mengkoordinasikan kegiatan Makassar Recover.

Pergantian secara total dilakukan agar terjadi sinergi yang kuat sehingga kegiatan bisa berjalan. Sejauh ini, peran RT dan RW sudah saatnya mendapatkan penyegaran. Apalagi setelah dievaluasi posisinya tak mampu menopang kinerja pemerintahan. Banyak juga yang terlibat politik praktis.

Bagikan berita ini:
3
3
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar