Ketua RT/RW Dinonaktifkan, Demokrat Minta Danny Pomanto Jangan Buat Gaduh

Kamis, 8 April 2021 14:56

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kontroversi kebijakan penonaktifan seluruh ketua RT dan RW kemudian diganti pelaksana tugas terus menuai kritik tajam dari sejumlah pihak. Desakan terhadap Walikota Danny Pomanto mengkaji ulang kebijakannya mengalir deras.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) meminta Danny jangan gegabah dan buat kegaduhan. Pasalnya kebijakan tersebut sangat berpotensi melanggar aturan yang ada.

Hal tersebut merujuk pada aturan dalam Perwali No. 1 Tahun 2017 yang merujuk pada Perda No. 41 Tahun 2001. Jika Walikota Makassar mengganti Ketua RT dan RW yang belum habis masa tugasnya maka Walikota Makassar melanggar Perda karena berdasarkan Perda No 41 Tahun 2001 Ketua RT RW itu dipilih rakyat secara langsung sehingga yang berhak memberhentikan adalah rakyat melalui pemilihan langsung, bukan Negara atau Pemerintah.

“Perlu dikaji dan dicermati dengan baik jangan sampai gegabah dan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, apalagi mau masuk bulan suci Ramadhan,” tegas ARA, Kamis (8/4/2021).

Dijelaskan, Perda 41/2001 sangat jelas diatur bahwa RT RW diganti habis masa tugasnya, meninggal dunia, mundur diri, melakukan pelanggaran moral, sesuai dengan BAB XI tentang Pemberhentian Pengurus, Pasal 14 Pengurusan berhenti apabila, Berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud Pasal setelah terpilih pengurus baru.

Kemudian yang bersangkutan diatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, meninggal dunia, menyatakan mengundurkan diri dan tidak berdomisili lagi di wilayah kerjanya.

Komentar


VIDEO TERKINI