Bencana Pemberantasan Korupsi, Kasus BLBI Bisa Lanjut dengan Pasal Lain

Jumat, 9 April 2021 11:15

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam posisi dilema. Hasil revisi undang-undang membawa bencana bagi pemberantasan korupsi. Akan tetapi, KPK masih bisa mengusut skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Opsinya dengan membuka penyelidikan baru.

Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, mengatakan, penerbitan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) untuk kasus BLBI sudah sesuai aturan yang ada. Tak ada yang dilanggar KPK. Ini sudah sesuai dengan UU KPK yang baru direvisi.

“Sudah ada kasasi. Aturannya memang begitu bila sudah dua tahun, maka SP3. Namun mestinya KPK membuka penyelidikan baru. Ada ruang di sana,” ungkapnya, kepada FAJAR, Kamis, 8 April 2021.

Opsi penyelidikan kembali terbuka dengan menggunakan pasal lain. Dalam UU Pemberantasan Tipikor, korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis perbuatan. Kemudian diklasifikasikan lagi dalam beberapa kelompok.

“Kerugian negara hanya diatur di dua pasal UU Tipikor, pasal 2 dan pasal 3. Masih ada 28 jenis perbuatan yang bisa diselidiki. Misalnya ada gratifikasi, ada penyuapan, ada penggelapan, pemerasan. Jadi KPK bisa gunakan pasal lain dengan melakukan penyelidikan kembali,” beber Abdullah, kemarin.

Revisi UU KPK yang saat ini berlaku disebutnya memang membawa bencana bagi KPK. Terutama dengan adanya kewenangan SP3. UU ini bukan hanya melemahkan, tetapi akan membunuh KPK.

“Sisa tunggu saja KPK ini sakratulmaut. Dengan SP3 ini, akhirnya masyarakat akan berpikir apa bedanya KPK dengan polisi, apa bedanya dengan jaksa. Skenarionya akan berujung begitu,” ketusnya.

Komentar


VIDEO TERKINI