Bencana Pemberantasan Korupsi, Kasus BLBI Bisa Lanjut dengan Pasal Lain

Jumat, 9 April 2021 11:15

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam posisi dilema. Hasil revisi undang-undang membawa bencana bagi pemberantasan korupsi. Akan tetapi, KPK masih bisa mengusut skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Opsinya dengan membuka penyelidikan baru.

Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, mengatakan, penerbitan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) untuk kasus BLBI sudah sesuai aturan yang ada. Tak ada yang dilanggar KPK. Ini sudah sesuai dengan UU KPK yang baru direvisi.

“Sudah ada kasasi. Aturannya memang begitu bila sudah dua tahun, maka SP3. Namun mestinya KPK membuka penyelidikan baru. Ada ruang di sana,” ungkapnya, kepada FAJAR, Kamis, 8 April 2021.

Opsi penyelidikan kembali terbuka dengan menggunakan pasal lain. Dalam UU Pemberantasan Tipikor, korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis perbuatan. Kemudian diklasifikasikan lagi dalam beberapa kelompok.

“Kerugian negara hanya diatur di dua pasal UU Tipikor, pasal 2 dan pasal 3. Masih ada 28 jenis perbuatan yang bisa diselidiki. Misalnya ada gratifikasi, ada penyuapan, ada penggelapan, pemerasan. Jadi KPK bisa gunakan pasal lain dengan melakukan penyelidikan kembali,” beber Abdullah, kemarin.

Revisi UU KPK yang saat ini berlaku disebutnya memang membawa bencana bagi KPK. Terutama dengan adanya kewenangan SP3. UU ini bukan hanya melemahkan, tetapi akan membunuh KPK.

“Sisa tunggu saja KPK ini sakratulmaut. Dengan SP3 ini, akhirnya masyarakat akan berpikir apa bedanya KPK dengan polisi, apa bedanya dengan jaksa. Skenarionya akan berujung begitu,” ketusnya.

Karenanya, perlu ada gerakan khusus untuk memberikan peringatan kepada KPK. Terutama dari LSM atau aktivis antikorupsi. Menurutnya, KPK tidak salah dengan penerbitan SP3. Namun, keliru karena kurangnya inisiatif untuk melakukan penyelidikan kembali.

“Perlu ada demo, unjuk rasa ke KPK agar kasus ini bisa diteruskan lagi. Informasinya, satu LSM sudah mengajukan praperadilan,” jelasnya.

Hanya, upaya KPK sebenarnya perlu juga ada political will dari pemerintah terutama dari presiden. Saat kasus Nazaruddin, SBY saat itu mendukung penuh KPK. Nazaruddin kabur ke Kolombia, namun bisa ditangkap karena ada restu presiden dan dukungan Polri.

“Sekarang ini rasanya tidak ada political will presiden. Kasus BLBI ini kan bukan hanya Sjamsul Nursalim saja (terlibat). Itu ada belasan orang karena ini kan ribuan triliun kerugian negara,” urainya.

Abdullah khawatir, kasus-kasus dugaan korupsi lain yang berkaitan dengan nama-nama pengusaha besar juga akan berakhir dengan SP3. Ada kasus reklamasi, ada kasus e-KTP, kemudian ada Bank Century, kemudian ada kasus Meikarta.

“Arahnya akan ke sana juga (di-SP3). Untuk menyelamatkan kelompok sembilan naga. Tidak ada partai politik yang tidak berhubungan dengan kelompok ini,” tukasnya.

Respons Dewas

Terpisah, Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menuturkan terkait SP3 kasus BLBI sudah diterima laporannya. SP3 ini tidak ada keterlibatan Dewas.

Sesuai aturan yang ada, pimpinan KPK memang mesti membuat laporan kepada Dewas KPK seminggu setelah SP3 diterbitkan. “Kemarin sore baru kami terima. Tentu kami akan pelajari terlebih dahulu,” ungkapnya di Gedung lama KPK, Kamis, 8 April.

Tumpak menuturkan laporan SP3 ini akan dievaluasi. Pihaknya baru akan mengkaji. Namun, hasil evaluasi tidak akan berpengaruh kepada penerbitan SP3 ini.

“Hasil evaluasi kami nanti tidak akan menganulir SP3 ini. Kami baru juga akan mempelajari sehingga belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh,” tukasnya. (fik/zuk/fajar)

Bagikan:
4
10
6

Komentar