FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 membingungkan karena di sisi lain, pemerintah membuka aktivitas wisata atau liburan.
Puan Maharani meminta Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga baik itu mudik, liburan, maupun aturan ibadah.
Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penanganan Covid-19 perlu dilakukan dengan menyesuaikan perubahan kondisi pandemi.
“Perubahan itu terjadi dengan dinamika pergeseran manusia,” kata Mochtar Ngabalin saat dihubungi wartawan, Kamis (8/4/2021).
“Jadi kebijakan pun harus mengikuti perubahan yang terjadi, coba bayangkan kalau perubahan itu tidak mengikuti satu dinamika yang terjadi berubah dengan cepat kira-kira mau apa?
“Nah situasi itu tidak boleh dinilai bahwa pemerintah tidak konsisten, tidak boleh,” jelasnya.
Ngabalin mengatakan terdapat perbedaan dalam pengendalian warga saat mudik dan tempat wisata.
Menurutnya, kondisi mudik lebaran tidak dapat dikontrol, sedangkan tempat wisata dapat dikontrol dengan protokol ketat.
“Mudik sama sekali tidak bisa dikontrol, kalau wisata pasti akan dipakai dengan protokol kesehatan ketat,” kata Ngabalin.
Selain itu, dia mengatakan pemerintah membolehkan sholat di masjid juga karena protokol yang dapat dijalankan dan diawasi.
Menurutnya, hal ini membuktikan pemerintah memberikan perhatian penuh karena masalah pandemi belum selesai.
“Kalau pemerintah melarang orang mudik, tapi kemudian sholat itu bisa dibuka, karena di masjid itu protokol kesehatannya bisa dijalankan, protokol kesehatan itu nyata, bisa diawasi,” katanya seperti dilansir detikcom.
