Negara Dinilai Gagap Urusan Agama, Anggota Komisi VIII: Intimidasi Menyasar Tokoh yang Kritis

Jumat, 9 April 2021 10:02

ILUSTRASI

“Pertama, pemerintah harus menyadari bahwa umat Islam tidak hanya diisi oleh satu kelompok tertentu saja. Ada kelompok lain yang juga perlu diayomi dan diperlakukan setara dalam hal merangkul gagasan mereka untuk menyelesaikan problem kebangsaan yang kompleks,” ungkapnya.

Tidak menutup kemungkinan, persepsi masyarakat yang menilai pemerintah menghalang-halangi dakwah tersebut memiliki alasan yang bersifat multidimensional.

Yakni karena alasan agama, sosial, maupun politik. Sehingga butuh penyelesaian komprehensif dengan melibatkan pelbagai pihak dari umat Islam itu sendiri.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini juga menyoroti temuan cukup banyaknya masyarakat yang sering atau selalu takut bicara masalah politik (39 persen). Terlebih, angka ini mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 14 persen pada Juli 2009 menjadi 39 persen pada Maret 2021.

“Tren ini akan berpengaruh pada rontoknya kualitas demokrasi kita. Ini jelas akan menjadi preseden buruk bagi tradisi intelektual kita, yakni tradisi untuk menegur dan menasihati kekuasaan,” imbuhnya.

Sebab, demikian Bukhori melanjutkan, dengan semakin sedikit rakyat tersisa yang berani menegur kekuasaan, maka kekuasaan itu akan semakin merasa benar, sehingga secara tidak sadar akan menjerumuskan dirinya dalam syahwat kekuasaan semu. Jika hal tersebut dibiarkan, justru akan semakin membawa negara ini pada puncak otoritarianisme, sambungnya.

“Fakta sejarah bangsa kita telah mengajarkan bagaimana otoritarianisme seperti Orde Lama dan Orde Baru justru berakhir dengan kejatuhan dan pesakitan. Kita semua berharap hal itu tidak terjadi pada masa kini,” pungkasnya. (fin)

Komentar