Pemerintah Wajibkan Bayar Royalti Lagu, Hak Cipta Sektor Lain Bagaimana?

Jumat, 9 April 2021 19:41

Ilustrasi

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang merupakan amanat Pasal 35 ayat (3) dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta resmi diterbitkan pada 30 Maret 2021.

Aturan tersebut untuk para pengguna lagu atau musik di karaoke, kafe, pub, kelab malam dan diskotek diminta membayar royalti kepada pencipta lagu.

Guna memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan pun angkat suara soal aturan baru ini. Sekretaris Apindo Sulsel, Yusran Ib Hernald mendukung penuh aturan tersebut karena tujuannya baik bagi para pencipta lagu yang selama ini terabaikan.

“PP ini bagus dalam rangka memberi penghargaan kepada pencipta lagu yang selama ini terabaikan. Selama ini pencipta lagu tidak bisa menikmati hasil ciptaannya dalam bentuk royalti,” tutur Yusran kepada fajar.co.id, Jumat (9/4/2021).

Sementara kata dia, hak cipta untuk bentuk yang lain mendapat royalti sementara pencipta lagu tidak.

Namun Yusran memiliki harapan lebih terhadap pemerintah bahwa sektor-sektor lain pun dirasa layak mendapatkan royalti serupa pencipta lagu dan musisi.

Bagikan berita ini:
5
10
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar