Usulan Revisi UU Otsus, Papua Bakal Jadi 6 Provinsi

Jumat, 9 April 2021 19:21

Ilustrasi jokowi meninjau pengerjaan trans papua -- biro pers

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai menyampaikan poin-poin usulan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua kepada DPR. Salah satu isu yang menonjol di paparan pemerintah kepada panitia khusus (pansus) otsus kemarin (8/4) adalah opsi pemekaran, yakni rencana penambahan empat provinsi di Papua.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, revisi UU Otsus dibutuhkan untuk melanjutkan agenda pembangunan di tanah Papua. Sebagaimana diketahui, dalam UU Otsus yang berlaku sekarang, pemberlakuan dananya akan berakhir tahun ini.

Melanjutkan dana otsus, kata Tito, sangat krusial bagi Papua. Sebab, APBD kedua provinsi sangat bergantung pada dana otsus. Dari total APBD per tahun, dana otsus berkontribusi masing-masing 63,7 persen bagi Papua dan 52,6 persen bagi Papua Barat. ”Jadi, kalau dana otsus ini tidak dilanjutkan, APBD-nya langsung akan drop,” ujarnya.

Tito menambahkan, besaran dana otsus untuk tanah Papua dalam draf revisi akan dinaikkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen. Hanya, skema pencairan akan diubah menjadi 1 persen secara block grant atau dihibahkan. Sementara sisanya 1,25 persen dicairkan secara earmark atau ditentukan peruntukannya.

Bagikan berita ini:
9
9
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar