Usulan Revisi UU Otsus, Papua Bakal Jadi 6 Provinsi

Jumat, 9 April 2021 19:21
Usulan Revisi UU Otsus, Papua Bakal Jadi 6 Provinsi

Ilustrasi jokowi meninjau pengerjaan trans papua -- biro pers

Selain itu, kata Tito, revisi menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penggunaan dana otsus. Sebab, diakuinya, meski berdampak positif, dana otsus untuk Papua masih banyak kekurangan. Misalnya distribusi yang belum merata hingga pertanggungjawaban yang lemah. ”Untuk kepentingan efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan, skemanya perlu diatur kembali,” imbuhnya.

Selain dana otsus, lanjut Tito, pasal yang direvisi terkait prosedur pemekaran daerah. Dalam UU 21/2001, pemekaran hanya bisa diusulkan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Dalam draf revisi, ada norma yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat. ”Pemekaran dapat dilakukan pemerintah, maksudnya pemerintah pusat,” jelasnya.

Tito menuturkan, norma tersebut dibutuhkan sebagai alternatif. Pasalnya, lanjut dia, selama ini ada kasus di mana pembahasan pemekaran di MRP atau DPRP mengalami deadlock. Di sisi lain, ada aspirasi dan kebutuhan untuk melakukan pemekaran.

Meski demikian, Tito memastikan, dalam mengusulkan pemekaran, pemerintah pusat wajib memperhatikan berbagai aspek. Yakni kesatuan sosial budaya, adat, kesiapan SDM, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa mendatang, serta aspirasi masyarakat Papua melalui MRP atau DPRP dan pihak-pihak lain yang terkait.

Bagikan berita ini:
6
5
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar