Bingung Bayar Gaji dan THR, AKAP Desak Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik

Minggu, 11 April 2021 20:38

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) mengeluhkan rencana pemerintah melarang operasional kendaraan penumpang saat mudik. Dampak terhadap pendapatan diproyeksi akan semakin menyulitkan.

Direktur Utama PT Borlindo Mandiri Jaya, Roy Sumule menyampaikan langkah pemerintah untuk melarang operasional kendaraan darat mulai 6-17 Mei, akan memukul bisnis Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Pihaknya menegaskan mudik di tanggal 6-17 Mei menjadi momentum bagi AKAP untuk bisa mendapatkan banyak penumpang. Jika lantas dilarang, maka ada potensi kehilangan pendapatan yang besar.

“Kalau diberlakukan jelas ini akan merugikan,” keluh Roy di Makassar, Sabtu (10/4/2021).

Di sisi lain menurutnya, AKAP akan semakin kesulitan untuk bisa menjalankan operasional perusahaan. Di sisi bisnis, para pengusaha perlu membayar gaji karyawan mereka.

“Kita kan juga punya tanggung jawab ke leasing. Kita mau bayar pakai apa?,” urainya.

Selama pandemi, Roy mengaku pendapatan menjadi turun drastis. Kebijakan pemerintah yang membatasi masyarakat bepergian jelas berpengaruh. Turunnya tak tanggung-tanggung hingga 50 persen.

Roy berharap pemerintah bisa memikirkan jalan terbaik agar AKAP tetap bisa beroperasi agar ada pendapatan yang bisa masuk.

“Kalau dikasih kesempatan kami maunya begitu tetap diizinkan beroperasi,” harapnya.

Pimpinan PO Piposs, Basri Zain menyampaikan dirinya belum bisa banyak berkomentar sebab kebijakan tersebut belum disampaikan oleh Dishub kota maupun provinsi.

Komentar