Cegah Dumping, Pemerintah Harus Mengatur Diskon di Sektor E-Commerce

Minggu, 11 April 2021 18:36

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki memastikan bakal segera menerbitkan aturan terkait pembatasan produk asing di platform marketplace.

Targetnya, pada Juni ini aturan tersebut sudah bisa berlaku dan diterapkan di Indonesia.

“Bapak Presiden beri waktu dua bulan. Mungkin sekitar bulan Juni sudah ada aturannya,” kata Teten Masduki belum lama ini.

Menurut dia, terkait aturan tersebut, pihaknya bersama Kementerian Perdagangan sudah ditugaskan presiden, yang intinya agar dibuatkan regulasi agar perdagangan e commerce tidak terjadi dumping atau mandatory pricing yang bisa membunuh UMKM.

Walaupun, kata dia, pemerintah sebenarnya sudah mengatur dari sisi bea tarif masuk, dimana harga mulai USD75 dolar akan terkena pajak.

“Tapi rupanya masih ada kekosongan regulasi. Sehingga bisa dimanfaatkan produk asing, sehingga terjadi dumping. Ini yang kami mau atur,” paparnya.

Pengamat ekonomi Universitas Fajar (Unifa), Prof. Muhammad Nasir Hamzah, mengakui ada begitu banyak yang dilakukan produsen atau pengusaha sebagai strategi marketing di dunia usaha.

“Dumping itu strategi marketing, tetapi tidak sehat sebab mematikan produk lain. Nah yang begini tentu pemerintah harus awasi, termasuk di pasar digital,” tutur Muhammad Nasir di Makassar, Sabtu (10/4/2021).

Dia mengungkapkan, saat ini praktik predatory pricing dengan berbagai bentuk promo potongan harga yang tidak sehat lumrah di temui di e-commerce. Sehingga praktik curang ini telah merusak persaingan dan merugikan para pelaku usaha.

Bagikan:

Komentar