Pimpinan Pelni Dinilai Lampau Kewenangan, Demokrat: Kebebasan Beragama Dijamin Konstitusi

Minggu, 11 April 2021 15:18

Ilustrasi. (INT)

FAJAR.CO.ID — Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai direksi BUMN PT Pelayaran Nasional atau Pelni yang membatalkan kajian Islam jelang bulan suci Ramadan adalah keputusan yang melampaui kewenangan.

“Bila Direksi Pelni memilih konsekuensi keliru tadi, yakni melarang kegiatan umat dari semua agama di tempatnya, maka mereka melakukan hal yang melampaui kewenangan,” kata Rachland dikutip keterangan tertulisnya, Minggu (11/4/2021).

Rachland menyebut bahwa kebebasan beragama dijamin konstitusi, bukan malah diatur jajaran direksi.

“Kebebasan beragama dijamin konstitusi dan hanya bisa diatur oleh UU — bukan oleh selembar surat keputusan direksi,” kata Rachland.

Dia menilai bahwa larangan untuk mengisi kajian Ramadan itu juga berarti melarang kegiatan semua agama di Pelni.

“Bila direksi PT Pelni melarang semua kajian ramadhan, maka mereka terikat pada konsekuensi yang salah, yakni melarang kegiatan umat semua agama di Pelni. Bila tidak, itu akan menerbitkan tuduhan mendiskriminasi, merusak kerukunan sosial, dan menggerus etos kebhinekaan. Jangan!” katanya.

Dia mengatakan, jika benar Direksi PT. Pelni melarang kajian ramadhan di tempatnya, maka hal itu bukan keputusan yang benar.

“Saya bisa memaklumi upaya mencegah kajian yang bisa digolongkan hate crime. Tapi ini harus diperiksa kasus per kasus. Melarang seluruhnya akan menabrak hak atas kebebasan beragama,” jelasnya.

“Semoga seluruh kampanye kalian tentang bahaya ‘Islam radikal’ atau ‘kelompok intoleran’ bersumber dari penghormatan pada hak atas kebebasan beragama. Saya mulai curiga sumbernya bukan itu setelah kalian menyetop rencana kajian ramadan di Pelni dan mencopot pejabat yang menyetujui,” pungkasnya.

Komentar