“Pendanaannya dibiayai langsung oleh Yayasan Harapan Kita tanpa bantuan anggaran dari pemerintah,” jelasnya.
Selama ini juga, tutur dia, Yayasan Harapan Kita juga tidak pernah mengajukan kebutuhan anggaran kepada negara. Kebutuhan baik untuk pembangunan fasilitas, perbaikan, hingga perawatan sepenuhnya dikeluarkan oleh yayasan yang banyak dihuni keluarga Cendana itu. “Hal itu sesuai dengan Keppres 51/1977. Sehingga dengan demikian, Yayasan Harapan Kita tidak pernah membebani dan merugikan keuangan negara,” lanjutnya.
Kendati demikian, pihaknya memastikan tetap kooperatif dan siap menerima dengan tangan terbuka terkait pengambilalihan TMII oleh negara. “Kami menghormati terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 sebagai suatu produk hukum peraturan perundang-undangan Negara,” pungkasnya. (jpg/fajar)
