Penggabungan Kemenristek di Bawah Kemendikbud Lemahkan Ekosistem Inovasi Nasional

Selasa, 13 April 2021 16:56

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai, kebijakan pemerintah melebur fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenr...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyesalkan keputusan pemerintah melebur atau menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Mulyanto peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud akan semakin melemahkan ekosistem inovasi nasional karena kebijakan ristek semestinya semakin mengarah ke hilir dalam rangka komersialisasi hasil ristek dalam industri dan sistem ekonomi nasional.

“Bukan berorientasi ke hulu di mana ristek tersubordinasi di bawah pembangunan manusia (pendidikan),” ujar Mulyanto kepada wartawan, Selasa (13/4).

Menurut Mulyanto semangat UU Nomor 11/ 2019 tentang Sistem Nasional Iptek yang mencabut UU18/2002 tentang hal yang sama bermaksud memperkuat kelembagaan Iptek, agar tidak terjadi tumpang-tindih program dan anggaran.

Kemudian, anggaran Iptek, yang tercecer di berbagai lembaga litbang baik di dalam lingkungan LPNK (lembaga pemerintah non kementerian) maupun di dalam lingkungan Kementerian teknis, dapat dikonsolidasikan untuk program-program besar yang lebih konkret dan berdampak luas.

“Jadi tidak ada satu pasal pun dalam UU di atas yang mengamanatkan penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud. Penggabungan ini murni eksekutif order dalam rangka implementasi UU,” tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini merasa penggabungan lebih sebagai efek administratif dimana Pemerintah menginginkan pembentukan Kementerian Investasi, sementara jumlah kementerian dibatasi oleh UU. Sehingga efek dominonya berdampak pada Kemenristek.

Komentar