Dugaan Kasus Mark Up Bansos di Sulsel, ACC Minta APH Tidak Lengah

Rabu, 14 April 2021 20:50

Ilustrasi paket bantuan sosial covid-19-- (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)

FAJAR.DO.ID, MAKASSAR — Kasus dugaan mark up dana bantuan sosial (bansos) di Sulawesi Selatan utamanya yang ada di Pemerintah Provinsi hingga kini belum menemui titik terang.

Peneliti Anti Coruption Committee (ACC) Sulawesi, Ali Asrawi Ramadhan meminta kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) tidak lengah.

“Polisi jangan hanya berfokus pada bukti soal uang itu kembali atau tidak. Polisi mestinya fokus pada rangkaian peristiwa tersebut itu masuk dalam tindak pidana atau tidak,” kata Ali, kepada Fajar.co.id, Rabu, (14/4/2021).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pengembalian uang yang telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan tidak dapat menghilangkan tindak pidananya.

“Perlu juga melihat soal adanya perbuatan dengan sengaja melakukan penggelembungan dana bansos tersebut,” tuturnya.

Ali menyebutkan, pendalaman kasus dugaan mark up bansos, pihak kepolisian dan BPK harus tetap jalan.

“Saya pikir untuk menemukan fakta-fakta adanya penggelembungan, polisi dapat melakukan investigasi sendiri, sembari BPK melakukan audit investigasi. Jadi prosesnya bisa lebih efektif,” imbuhnya.

Sebelumnya, Aparat Penegak Hukum (APH) telah melakukan pemanggilan ke masing-masing pihak yang diduga terlibat.

Begitupun dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel juga telah menegaskan, kasus mark up bansos di Sulsel telah diserahkan ke BPK Pusat.

Sementara itu, pihak Inspektorat Sulsel menyebutkan, pihak-pihak yang terdapat namanya dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) telah mengembalikan uang yang disalahgunakan. (selfi/fajar)

Bagikan berita ini:
7
1
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar