KPK Buka Kemungkinan Jerat Korporasi dalam Dugaan Suap Izin Ekspor Benih Lobster

Jumat, 16 April 2021 18:02

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju ruang konferensi pers usai menjalani pemeriksaan terkait...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat korporasi dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih benih lobster alias benur (BBL). Dalam surat dakwaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, PT Aero Citra Kargo (ACK) disebut mendapat keuntungan mencapai Rp 38 miliar dari izin ekspor benih lobster.

PT ACK dan PT Perishable Logistics Indonesia bekerjasama dalam pengiriman benih lobster dari para eksportir. Tarif ekspor BBL per ekor senilai Rp 1.800. PT ACK mendapat jatah Rp 1.350 perekor dan PT PLI mendapat Rp 350 perekor.

“Jika berdasarkan persidangan terungkap fakta hukum yang didukung dengan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup ada dugaan keterlibatan pihak lain baik itu orang maupun korporasi tentu akan KPK tindaklanjuti,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (16/4).

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, tim jaksa penuntut umum (JPU) akan lebih dahulu fokus dalam pembuktian dugaan suap kepada Edhy Prabowo.

“Untuk membuktikan dakwaan, tim JPU tentu akan menghadirkan saksi-saksi yang memiliki relevansi dan memaparkan alat bukti lainnya,” tegas Ali.

Dalam surat dakwaan Edhy Prabowo, PT ACK disebut mendapatkan keuntungan senilai Rp 38 miliar dalam pengiriman benih lobster dari para eksportir. Keuntungan itu diterima dari pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama, Suharjito dan perusahaan lainnya yang menjadi eksportir benih lobster.

Komentar