Di Kantor PSI, KPK: Tidak Ada Jaminan Orang Tidak Korupsi

Sabtu, 17 April 2021 07:02

ILUSTRASI: Gedung KPK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari ini melakukan kunjungan ke sejumlah kantor partai politik. Kini lembaga antirasuah mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (16/4).

Dalam kesempatan itu, pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengajak politikus PSI untuk menguatkan kembali nilai-nilai integritas dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Menurutnya, tidak ada jaminan orang tidak akan korupsi.

“Nilai-nilai antikorupsi itu harus diberikan sejak paud sampai maut menjemput. Jaminan orang tidak korupsi itu tidak ada. Orang yang sudah diberikan penghargaan antikorupsi pun masih bisa korupsi,” kata Wawan dalam keterangannya.

KPK, sambung Wawan, dengan undang-undang yang baru atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tentan KPK memiliki strategi pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan. KPK, lanjutnya, menilai penting untuk mendidik masyarakat akan bahaya dan dampak korupsi.

Wawan menjelaskan, tujuan kunjungannya ke PSI adalah untuk mendorong komitmen PSI menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Harapannya, implementasi SIPP akan memelihara nilai-nilai integritas di internal partai.

Melalui SIPP, jelas Wawan, KPK merekomendasikan partai untuk menerbitkan dan menjalankan standar etika partai dan politisi, membentuk sistem rekrutmen yang berstandar, adanya sistem kaderisasi yang berjenjang dan terlembaga, pembenahan pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, serta terbangunnya demokrasi internal partai.

“Kenapa Parpol? Alasannya parpol sebagai pencetak pemimpin bangsa atau penentu kebijakan, pembuat undang-undang dan mewakili suara rakyat. Untuk itu bagaimana kita membentuk atau mengawal agar parpol yang ada sekarang ini menjadi parpol yang antikorupsi,” ujar Wawan.

KPK berharap PSI berkomitmen mengisi Tools of Assessment (ToA) yang ada dalam SIPP. Caranya, partai membentuk satu tim yang terdiri atas minimal lima orang, sesuai dengan jumlah komponen ToA, yang bertugas untuk mengisi ToA. Salah satu dari anggota tim tersebut, pinta Wawan, ditunjuk sebagai narahubung KPK.

Sementara itu, Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka menyampaikan, pendidikan antikorupai menjadi salah satu yang utama, PSI terus mengingatkan kader-kadernya akan nilai-nilai dasar integritas. PSI juga berupaya mengubah persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap parpol.

Menurutnya, politik merupakan sesuatu yang mulia apabila berada di tangan orang-orang yang tepat.

“Salah satu yang kami lakukan untuk kaderisasi adalah dengan membuat sekolah kader solidaritas Indonesia. Berhubung pandemi, kami menyiapkannya secara online. Saat ini sudah selesai angkatan pertama. Ke depan, kami juga menyiapkan kader-kader kami untuk menjadi anggota legislatif ataupun staf ahli anggota legislatif,” pungkas Isyana.

Bagikan berita ini:
1
2
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar